- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan latar belakang Wakil Presiden RI Jusuf Kalla sebagai tokoh dari kalangan masyarakat Bugis menimbulkan persepsi, JK seolah membela warga kawasan lokalisasi Kalijodo, yang dikuasai masyarakat Bugis, dari tindakan penertiban yang tengah dilakukan Pemerintah Provinsi DKI.
Pengacara warga Kalijodo, Razman Arif Nasution, pada Kamis, 18 Februari 2016, menyatakan hendak berkirim surat kepada JK untuk menyelesaikan masalah penertiban Kalijodo.
Ahok, sapaan akrab Basuki mengatakan, JK tidak akan turun tangan atas dasar latar belakang kesukuan. "Seolah-olah Pak Jusuf Kalla sebagai tokoh masyarakat Bugis harus bela gitu, enggak," ujar Ahok di Balai Kota DKI, Jum'at, 19 Februari 2016.
Ahok dan JK sempat bertemu dalam acara pelantikan pengurus wilayah Dewan Masjid Indonesia (DMI) yang dilaksanakan di Balai Kota kemarin.
Ahok mengatakan, JK telah mengetahui tentang kuatnya pengaruh kalangan Bugis di lokasi Kalijodo yang terletak di Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.
"Pak JK bilang, 'saya denger-denger ada 'Daeng-Daeng' juga di sana'. Mungkin sama-sama dari Bugis juga katanya," ujar Ahok.
Meski demikian, sama seperti dirinya, sebagai pejabat, JK bertindak konsisten hanya patuh pada konstitusi. Penertiban hunian liar di kawasan Kalijodo harus dilakukan. Keberadaan hunian di sana melanggar Peraturan Daerah (Perda) DKI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Perda menentukan kawasan Kalijodo merupakan jalur hijau yang harus bebas dari bangunan.
"Beliau perintah, siapapun yang langgar aturan, menduduki tanah negara, harus saya bereskan, saya ambil (lahannya)," ujar Ahok.
