- Danar Dono
VIVA.co.id – Wali Kota Jakarta Utara, Rustam Effendi telah mengundurkan diri dari jabatannya, Senin, 25 April 2016. Kabar ini cukup mengejutkan seluruh pegawai yang menjadi bawahannya.
Usai mengirimkan surat pengunduran dirinya, Rustam, langsung menggelar rapat internal mendadak pagi ini, Selasa, 26 April 2016.
Rapat internal dadakan itu, berlangsung di Ruang Pola, kantor Wali Kota Jakarta Utara. Rustam terlihat berjalan cepat dari ruang kerjanya di lantai dua, ke ruangan itu.
Awak media yang sudah menunggunya, langsung menyerbu Rustam dan mencecarnya dengan berbagai pertanyaan terkait alasan pengunduran diri dari jabatannya.
Rustam hanya tersenyum dan enggan berbicara banyak. "Oke.. oke nanti ya. Saya rapat dulu," ucapnya sembari memasuki ruang rapat.
Rustam masuk ke ruang pola dan didampingi para ajudannya. Tak hanya itu, awak media saat menyorot dirinya yang tengah masuk memimpin rapat, para pegawai negeri sipil di lokasi langsung menghalangi awak media, agar tidak masuk ke ruang pola.
Rustam juga mengaku dirinya saat ini dalam kondisi sehat. "Saya sehat. Alhamdulillah," ucapnya.
Rustam Effendi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wali kota. Hal itu diungkapkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, Agus Suradika.
Agus mengatakan, surat pengunduran diri diajukan langsung oleh Rustam ke Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama pada Senin sore, 25 April 2016. BKD menerima salinan surat tersebut.
"Benar Rustam telah mengajukan surat pengunduran diri. Tembusannya sudah diterima," ujar Agus, saat dihubungi melalui sambungan telepon.
Agus mengatakan, surat yang dikirimkan Rustam adalah surat pernyataan pengunduran diri, bukan surat permohonan. Ahok, sapaan akrab Basuki tidak perlu memberi persetujuan atas pengunduran diri Rustam. "Pak Rustam tinggal menunggu SK (Surat Keputusan) pemberhentian," ujar Agus.
Rustam adalah pejabat yang disindir Ahok telah bersekongkol dengan lawan politiknya, bakal calon Gubernur DKI, Yusril Ihza Mahendra, dalam upaya penanganan banjir yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI di wilayah Jakarta Utara.
Dalam rapat yang dilaksanakan pada Jumat lalu, 22 April 2016, Ahok mengaku kecewa dengan Rustam. Tindakan normalisasi saluran air yang harus dilakukan Dinas Tata Air DKI, terhambat akibat tindakan penertiban hunian liar di kolong tol Ancol, Penjaringan, Jakarta Utara, tak kunjung dilakukan Kantor Wali Kota Jakarta Utara.
Baca :
(mus)
