VIVA.co.id – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Fadli Zon, mengaku heran ketika mendengar pernyataan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama yang mengatakan verifikasi faktual atau menguji kebenaran akan menghambat pendukungnya.
Padahal menurut Fadli, verifikasi faktual bagi calon perorangan telah disahkan dalam Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
"Loh jangan tidak percaya diri begitu dong, kalau merasa bahwa KTP dan sebagainya dikatakan dukungan ya harus yakin itu dukungan. Tetapi kalau ada kekhawatiran berarti KTP-nya bukan KTP yang nanti orang-orang yang bukan mendukung," kata Fadli di gedung DPR RI, Jakarta, Kamis 9 Juni 2016.
Fadli mengungkapkan, pengumpulan KTP selama ini ada kecenderungan menjadi komoditas untuk menghindari hal tersebut diaturlah upaya verifikasi faktual.
"Kalau dibiarkan kayak begitu ada bisnis baru, ada makelar KTP. Jadi lebih bagus diverifikasi, karena ini adalah orang, manusia itu tidak bisa hanya sekadar diwakili dengan foto kopi KTP, orangnya harus diperiksa benar tidak mendukung," katanya.
Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, mengatakan, Guntur Soekarno Putra, kakak dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Megawati Soekarno Putri, memberinya wejangan yang begitu menginspirasi.
"Saya ngobrol banyak sama Pak Guntur. Pak Guntur ngobrolnya bagus banget," ujar Ahok
Atas adanya wejangan itu, Ahok semakin menegaskan keputusannya untuk maju dari jalur independen. Apalagi, saat ini juga muncul gerakan pendukungnya yang berencana cuti saat Panitia Pemungutan Suara (PPS) melakukan verifikasi faktual untuk dukungan calon perorangan.
Ahok mengatakan, bila menjelang waktu pendaftaran pasangan calon Pilkada DKI 2017 saat ini ia tiba-tiba berpaling ke partai politik, Teman Ahok yang telah bekerja keras tentu akan merasa kecewa.
"Saya enggak mungkin ninggalin Teman Ahok. Sesuatu yang bisa bikin kecewa berat," ujar Ahok.
