- Pemprov DKI
VIVA – Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno optimistis target peningkatan pendapatan Jakarta dari sektor pajak dapat mencapai Rp2 triliun dalam RAPBD 2018. Target tidak melalui kebijakan penambahan nilai pajak, tapi bersumber dari kepatuhan wajib pajak.
"Tentunya peningkatan kepatuhan pajak dengan penerapan dari petugas yang lebih menjemput bola, penggunaan aplikasi terkini, teknologi dan digital, serta betul-betul menata proses yang kemarin ini (wajib pajak) belum sempat tertagih, kami akan tingkatkan," kata Sandiaga, Senin 20 November 2017.
Menurut Sandiaga, akan ada beberapa pendekatan yang akan dilakukan Pemprov DKI sebagai upaya meningkatkan kesadaran pembayaran pajak. Katanya, meski tidak menaikkan tarif, tapi pendapatan daerah bisa ditingkatkan.
"Ini murni dari pertambahan ekonomi yang bertumbuh, juga kepatuhan dari pembayar pajak dan retribusi," katanya.
Karena itu, Sandiaga menegaskan pendekatan dan kebijakan kesadaran wajib pajak ini dapat mendorong pendapatan Jakarta tanpa harus menaikkan nilai pajak.
Keluhan PKL Kota Tua
Sementara itu, selain segera menata kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Pemprov DKI Jakarta juga akan menata pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Kota Tua, Jakarta Barat.
Permasalahan telah disampaikan oleh pedagang, terutama soal waktu operasional berjualan yang bagi mereka sangat memberatkan. Selama ini, pedagang hanya boleh buka setelah pukul 22.00 WIB.
"Mereka sekarang menghadapi kendala karena ekonomi melandai dan jumlah pengunjung juga berkurang. Mereka merasakan sangat berat kalau hanya boleh berjualan di atas jam 10 (malam)," kata Sandiaga.
Keluhan ini, segera dibicarakan untuk dicarikan solusi terintegrasi bagi pertumbuhan wisata di Kota Tua. Pendekatan yang berbeda diharapkan dapat menghasilkan solusi jangka panjang yang berkesinambungan.
"Jadi kami sekarang memikirkan secara holistik di mana ada pendekatan unit di Kota Tua dengan lembaga konsorsiumnya. Mungkin juga mengundang Jiwasraya. Juga akan mengundang pemerhati dan penggerak dinas UMKM dan budaya. Wali kotanya juga," katanya.
Wagub menambahkan, PKL ini yang datang kepadanya mewakili sekitar 400 pedagang yang mayoritas adalah warga DKI Jakarta. Ia menegaskan, kebijakan Pemprov DKI jangan sampai menghilangkan lapangan pekerjaan, terutama bagi pedagang di Kota Tua.
"Mereka mengharapkan pendekatan yang berbeda. Karena kalau tidak ditata, mereka kan mengganggu wisatawan. Saya harap kalau ditata tidak akan kembali seperti dahulu, PKL akan dianggap sebagai daya tarik (wisata). Itu yang kami harapkan supaya mereka bisa terus beraktivitas secara ekonomi demi terciptanya lapangan kerja," katanya.
Ketua DPRD Minta Pemprov DKI Perbaiki Kualitas APBD, Singgung Permukiman Kumuh
Ketua DPRD DKI menilai RKPD tahun 2025 tidak fokus.
