INFOGRAFIK: Menolak Jimat Dewan di UU MD 3

Ilustrasi-Ruang rapat DPR
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

VIVA – Tanpa perdebatan panjang, DPR dengan kompak mengesahkan Undang Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), Senin, 12 Februari 2018.

Sepakat Revisi UU MD3, Dua Fraksi Ini Beri Catatan

Delapan partai politik langsung semringah, sementara dua lainnya PPP dan NasDem disebut menjadi partai penolak karya DPR tersebut.

Pengesahan UU MD3, diakui adalah hal kontroversial yang menjadi pembuka di tahun 2018. Ini ditengarai adanya sejumlah pasal yang menyimpan 'kewenangan' lebih dari para dewan.

Mengapa DPR Bernafsu Revisi UU MD3 di Akhir Masa Jabatan?

Mulai dari bisa memenjarakan pengkritik mereka, memanggil paksa siapa pun sampai ke mengharuskan pemeriksaan anggota DPR lewat izin presiden, menjadi hal yang 'janggal' dari keputusan para dewan di Senayan.

"Ini melanggar prinsip umum hukum, equality before the law. Semua dunia itu tidak boleh ada keistimewaan," ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarif yang mengaku cukup terkejut dengan putusan DPR tersebut.

Baleg DPR Masukkan Usulan 10 Pimpinan MPR dalam Draf Revisi UU MD3

Ya, diakui memang banyak potensi negatif di balik pengesahan UU MD 3 ini bagi publik. DPR ke depan, bak lembaga super power yang tak bisa dijamah siapa pun atau lembaga apa pun.

Sementara di sisi lain, persepsi publik soal buruknya kinerja mereka dan perilaku koruptif yang kerap melekat di kalangan DPR belum sepenuhnya hilang.

Atas itu, gelombang protes UU MD 3 ini terus bergulir. DPR pun banjir kritik pedas dari beragam golongan. "Keputusan DPR cacat konstitusional," ujar Direktur Riset dan Data Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi, Wiwin Suwandi.

Lalu sebenarnya apa saja pasal yang berpotensi bermasalah dalam UU MD3 DPR yang baru disahkan ini? Simak infografik berikut:

DPR Sahkan Rivisi UU MD3 Soal Penambahan Pimpinan MPR

DPR Sahkan Revisi UU MD3 Soal Penambahan Pimpinan MPR

Ada 10 poin dalam pasal 15 yang diubah dalam UU MD3.

img_title
VIVA.co.id
16 September 2019