- ANTARA FOTO/Darwin Fatir
VIVA – Ketua Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu, Abhan mengatakan, ada 16 daerah dengan calon tunggal dari 171 daerah daerah yang melaksanakan pilkada serentak pada Rabu besok, 27 Juni 2018. Dari seluruh daerah itu, belum semua mempunyai pemantau yang resmi.
"Sampai saat ini, baru sekitar tiga daerah (dari 16 daerah) saja yang punya pemantau pilkada resmi," kata Abhan, usai pembukaan Electoral Studies Program di kawasan Tanah Abang, Jakarta, Selasa 26 Juni 2018.
Abhan menambahkan, lembaganya sudah sejak lama mengingatkan pada penyelenggara dan pemerhati pemilu di daerah tersebut, untuk membentuk dan mendaftarkan diri sebagai lembaga pemantau resmi.
"Kami jauh-jauh hari sudah mendorong, agar 16 daerah itu punya pemantau pilkada yang resmi dan terdaftar," ujarnya.
Abhan menambahkan, pemantau resmi akan memiliki dasar hukum untuk melakukan pelaporan hingga proses hukum, terkait pelanggaran atau sengketa pilkada. Dan, laporan lembaga resmi akan jadi acuan penindakan atas kecurangan.
Termasuk, pascapilkada di mana seringkali setelah pelaksanaan ada gugatan dari pihak atau kandidat yang tidak menerima kekalahan melalui Mahkamah Konstitusi. Dan, seringkali gugatan tersebut mengacu pada laporan lembaga pemantau pilkada.
Berdasarkan data terakhir secara resmi dari KPU yang diunggah pada laman www.infopemilu.kpu.go.id, 16 daerah yang hanya punya satu pasangan kepala daerah peserta Pilkada serentak adalah Kabupaten Deli Serdang (Sumatera Utara), Kabupaten Padang Lawas Utara (Sumatra Utara), Kota Prabumulih (Sumatra Selatan), Kabupaten Pasuruan (Jawa Timur), Kabupaten Lebak (Banten), Kabupaten Tangerang (Banten), dan Kota Tangerang (Banten).
Kemudian di Kabupaten Tapin (Kalimantan Selatan), Kabupaten Minahasa Tenggara (Sulawesi Utara), Kabupaten Bone (Sulawesi Selatan), Kabupaten Enrekang (Sulawesi Selatan), Kabupaten Mamasa (Sulawesi Barat), Kabupaten Memberamo Tengah (Papua), Kabupaten Puncak (Papua), Kabupaten Jayawijaya (Papua) dan Kota Makassar (Sulawesi Selatan).
Bila dibandingkan dengan data pilkada sebelumnya pada 2018, lebih banyak kandidat kepala daerah yang melawan kotak kosong. Pada Pilkada 2017, hanya ada sembilan daerah dengan calon tunggal, yakni Kota Tebingtinggi, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Pati, Kabupaten Buton, Kabupaten Landak, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Tambrauw , Kota Sorong, dan Kota Jayapura.
