- ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
VIVA – Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham merampungkan pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis malam, 19 Juli 2018.
Idrus diperiksa 11 jam terkait skandal suap proyek PLTU Riau-1 yang menjerat Wakil Ketua Komisi VII Eni Saragih dan pemilik saham Blackgold Natural Recourses Limited, Johannes B Kotjo.
Kepada awak media, mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar itu mengakui, dia akrab dengan kedua tersangka ini. Namun dia enggan menjelaskan sejak kapan keakraban mereka terjalin.
"Jadi ini semua teman saya. Pak Johannes juga teman, sudah lama kenal. Ibu Eni apalagi, seperti adik saya," kata Idrus Marham di kantor KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan.
KPK ditengarai mengendus dugaan keterlibatan Idrus dalam kasus ini. Di CCTV yang disita KPK seusai penggeledahan beberapa lalu juga mengungkap sempat ada pertemuan antara Eni, Idrus, Johannes dan Dirut PLN Sofyan Basir membahas proyek investasi senilai US$900 di Riau itu.
Idrus membenarkan dikonfirmasi mengenai tanyangan CCTV yang kini menjadi bagian dari alat bukti KPK. Namun Idrus enggan menjelaskan lebih rinci ketika pertanyaan dilanjutkan wartawan.
"Jadi semua dikonfirmasi. Sudah ya, sudah," kata Idrus Marham.
Dalam perkara ini, Eni Maulani Saragih diduga menerima suap Rp4,8 miliar dari Johannes untuk mengatur supaya Blackgold Natural Resources Limited masuk konsorsium yang mengerjakan proyek PLTU Riau 1. Sebab PT PLN telah menunjuk anak usahanya yakni PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB) untuk mengerjakan proyek PLTU Riau 1.
KPK mengendus ada peran Eni Saragih dan Idrus serta Direktur PT PLN Sofyan Basir sampai akhirnya Blackgold masuk konsorsium proyek ini.
Selaras itu, Eni Saragih dari balik jeruji besi pun mengaku ada peran Sofyan dan Johannes sampai akhirnya PT PLN menguasai 51 persen aset, sehingga anak usahanya yakni PT PJB bisa menunjuk langsung Blackgold sebagai mitranya. (ase)
Kejagung Tahan Rennier Tersangka Kasus Korupsi Asabri
Penahanan terhadap Rennier sesuai dengan surat perintah Direktur Penyidikan Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus.
