Refleksi Akhir Tahun, PPP Singgung Nasib Guru Honorer

Senin, 31 Desember 2018 - 06:24 WIB

Oleh :

Syahrul Ansyari

guru honorer aksi unjuk rasa

Sumber :

ANTARA FOTO/Prasetia Fauzani

VIVA - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, Reni Marlinawati, menyebut selama 2018 ada sejumlah kemajuan yang dicapai pemerintah di bidang pendidikan. Hal ini misalnya terlihat dari terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

PP tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan guru honorer dan menjadi landasan yuridis untuk menyelesaikan persoalan tenaga pendidik yang belum berstatus PNS.

"Harapannya, tahun 2019 tak ada lagi persoalan yang muncul dari guru honorer," kata Reni yang juga merupakan Wakil Ketua Komisi X DPR tersebut, melalui keterangan resminya, Senin, 31 Desember 2018.

Menurut data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, lanjut dia, ada 1,5 juta guru honorer di Indonesia. Jumlah ini terdiri dari 735 ribu guru honorer di sekolah negeri dan 790 ribu di sekolah swasta. Selama ini rata-rata guru honorer mengeluhkan nasib mereka yang hanya menerima honor yang sangat minim dan jauh dari UMR.

Selain mengapresiasi PP ini, Reni juga menyebut Presiden Joko Widodo memberikan perhatian besar pada dunia riset dengan rencana alokasi dana abadi riset sebanyak Rp1 Triliun mulai tahun 2019. Hal ini diharapkan bisa menstimulus peningkatan geliat riset di Indonesia.

"Riset harus diintegrasikan pada spirit pengembangan SDM dalam negeri dan kebutuhan dalam negeri seperti penguatan ekonomi kreatif. Politik anggaran dana riset ini sebagai langkah nyata penguatan SDM Indonesia sebagaimana komitmen Presiden Jokowi," ujarnya.

Isu lain yang menjadi perhatian Reni dalam refleksi akhir tahun ini adalah Perpres 87/2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter yang harus dikuatkan implementasinya di lapangan pada tahun 2019. Sementara terkait isu kembalinya mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP), Reni berharap pemerintah harus memodifikasi agar PMP tak menjadi mata pelajaran yang sifatnya komplementer, indoktrinasi dan menjenuhkan bagi anak didik.