- ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
VIVA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai sejumlah partai politik masih melakukan perdagangan pengaruh pada kementerian atau lembaga yang dipimpin kader parpol tertentu.
Menurut Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif, faktor itulah yang membuat kinerja kementerian menjadi semakin buruk, karena diganggu oleh partai politik.
"Kalau soal perdagangan pengaruh ini kemungkinannya banyak terjadi di semua kementerian dan lembaga, bahkan di daerah. Karena itu kami harap para pejabat publik tidak suka perdagangkan pengaruh untuk tujuan yang bisa berakibat pada benturan kepentingan," kata Laoda di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa, 19 Maret 2019.
Laode menyampaikan demikian ketika ditanyai ihwal kaitan kasus Ketua umum PPP Muhammad Romahurmuziy dengan penggeledahan tim KPK di kantor ruang kerja Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Selasa, 19 Maret 2019.
Laode juga menyinggung besarnya masalah kementerian yang menterinya berasal dari partai politik. Acap kali, kata Laode, kementerian tersebut jadi tidak profesional apabila terus-terusan diganggu oleh kader partai politik.
"Jadi kami harap pada partai politik yang kadernya banyak menjadi menteri, berikan mereka kesempatan menjadi menteri, karena itu akan jadi nama baik partai politik itu sendiri," kata Laode.
Penghulu dan Penyuluh Dilibatkan Sebagai Aktor Resolusi Konflik Berdimensi Agama
Penangangan konflik sosial yang berdimensi agama yang kerap kali terjadi di tengah-tengah masyarakat, harus terus dilakukan. Kementerian Agama bahkan melibatkan penghulu.
