KPK Minta Hakim Tolak Eksepsi Sofyan Basir
- ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Untuk itu, alasan atau dalih penasihat hukum terdakwa Sofyan Basir menurutnya harus dinyatakan ditolak dan dikesampingkan.
Sebelumnya, pihak Sofyan menyoalkan penerapan Pasal 15 UU Tipikor yang dihubungkan Pasal 56 ke-2 KUHP. Hal ini, menurut tim PH, berlebihan sehingga membuat surat dakwaan kabur (obscuur libel).
Penerapan pasal 56 ke-2 KUHP dalam surat dakwaan juga dinilai penasihat hukum adalah keliru karena tindak pidana korupsi telah terjadi (voltooid) sebelum dugaan kejahatan pembantuan dituduhkan kepada Sofyan Basir.
Dalam perkara ini, Sofyan Basir didakwa memfasilitasi pertemuan antara mantan Wakil Ketua Komisi VII Eni M Saragih, eks Sekjen Golkar Idrus Marham dan salah aatu pemegang saham Blackgold Natural Resources (BNR) Ltd Johannes B. Kotjo dengan jajaran direksi PLN.
Hal itu bertujuan untuk mempercepat proses kesepakatan Independent Power Producer (IPP) PLTU Riau-1 antara PT PJB Investasi (PJBI), BNR, dan China Huadian Engineering Company Limited (CHEC).
Padahal, Sofyan Basir mengetahui bahwa Eni Maulani Saragih dan Idrus Marham akan mendapat sejumlah uang atau fee sebagai imbalan dari Johannes Kotjo atas proyek tersebut. (ren)
KPK Isyaratkan Menyerah Lawan Sofyan Basir
Isyarat tak akan menempuh upaya hukum lagi.
