KPK Periksa Legislator Gerindra Terkait Kasus Bowo Sidik

Petugas membersihkan logo Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

VIVA – Komisi Pemberantaasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Gerindra, Fadhlullah, Selasa hari ini, 9 Juli 2019.

img_title Poltracking: Elektabilitas Gerindra Tertinggi 23,2%, Salip PDIP dan Golkar

Dia akan diperiksa sebagai saksi terkait kasus yang menjerat Indung, anak buah anggota Komisi VI DPR, Bowo Sidik Pangarso di PT Inersia.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Fadhlullah akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka IND (Indung)," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah lewat pesan singkat, Selasa, 9 Juli 2019.

img_title Sekjen Gerindra: Semua Sepakat Ambang Batas Parlemen 5%

Bersamaan itu, penyidik juga memanggil empat saksi lain yakni Bupati Kepulauan Merati, H. Irwan dan tiga orang dari unsur swasta, Serly Virgiola, Harmawan, serta Dipa Malik.

Febri menyebut, keempat saksi itu pun untuk melengkapi berkas penyidikan Indung. "Mereka juga dipanggil untuk kapasitas saksi," ujar Febri menambahkan.

img_title Isu AHY Maju Pilpres 2029, Jubir Gerindra: Tiap Partai Punya Kebebasan, Kita Tak Bisa Larang

Bowo dan Indung serta Marketing manager PT Humpuss Transportasi Kimia (PT HTK), Asty Winasti sudah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka dijerat terkait kasus suap terkait kerjasama jasa penyewaan kapal antara PT Pilog dengan PT HTK.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Bowo dan Idung sebagai penerima sedangkan Asty pemberi suap. Selain suap, Bowo dan Indung juga ditetapkan tersangka gratifikasi.

Bowo diduga mendapatkan dari sejumlah pihak. Dari pejabat di BUMN, sampai soal Dana Alokasi Khusus di sejumlah daerah. Sejauh ini, KPK telah menyita sekira Rp8 Miliar dari kantor PT Inersia milik Bowo Sidik. [mus]

Budisatrio Djiwandono

Pemerataan Pembangunan Jadi Prioritas, Dukungan Pemerintah ke Daerah Diperkuat

Upaya mempercepat pembangunan di daerah jadi perhatian Fraksi Partai Gerindra DPR RI. Pembangunan nasional dinilai perlu terus diperkuat agar manfaatnya dapat dirasakan.

img_title
VIVA.co.id
30 September 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut