10 Perusahaan di Balik Karhutla 2015-2018, Kok Lolos dari Sanksi?

Dirjen Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Rasio Ridho Sani, menjelaskan pemerintah tak langsung mencabut izin perusahaan dalam kasus pembakaran hutan ini, sebab ada proses administrasi yang harus ditempuh.

"Kita lebih banyak menggunakan instrumen administrasi. Pencabutan izin di mana ada 63 perusahaan dari 2015 itu 3 perusahaan kami kasih sanksi 3 kita cabut izinnya," ujar Rasio kepada wartawan dalam diskusi yang digelar Senin (23/09).

` Bencana lingkungan hidup berbesar pada abad ke- 21 `

Dari hasil analisis Greenpeace, lahan seluas 3,4 juta hektare terbakar antara 2015 sampai 2018 di Indonesia.

Pada 2015 saja, lebih dari 2,6 juta hektare lahan terbakar. Atasan alasan itu Greenpeace menyebutnya sebagai salah satu bencana lingkungan hidup berbesar pada abad ke-21, hingga kini.

Data ini kemudian dibandingkan dengan data konsesi terbaik yang tersedia pada perusahaan kelapa sawit dan bubur kertas serta sanksi administratif dan perdata terhadap perusahaan, yang disusun melalui permintaan sesuai hak atas keterbukaan informasi dan laporan resmi pemerintah.

Merujuk analisis Greenpeace Indonesia, tidak ada satu pun dari 10 konsesi kelapa sawit di Indonesia dengan total area terbakar terbesar diberikan sanksi yang serius, baik sanksi perdata maupun sanksi administratif.