RUU KUHP, Beban Berat Anggota DPR Baru

"Kalau menyisir secara keseluruhan, itu kan sudah tidak mungkin. Karena menyisir itu butuh waktu... dan itu sudah melalui pembahasan panjang dan bertahun-tahun," kata Masinton ketika dihubungi BBC Indonesia.

Sehingga, menurut Masinton, Komisi III periode baru sebaiknya membuka ruang diskusi terkait pasal kontroversial dengan mengundang berbagai perwakilan masyarakat.

Pembahasan tertutup

"Ya mendengar masukan, pendapat dari barbagai kalangan, baik dari pegiat hukum, hak asasi manusia, akademisi dan tokoh-tokoh masyarakat," tukasnya sembari menampik tudingan yang menyebut pembahasan RUU KUHP tertutup atau sembunyi-sembunyi.

Peneliti dari Institute for Criminal and Justice Reform (ICJR), Maidina Rahmawati, memberikan empat rekomendasi kepada pemerintah dan DPR periode baru dalam membahas RUU KUHP.

Yang utama, pemerintah harus memiliki arah yang jelas terhadap buku hukum pidana itu dan tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah sendiri.

Menurutnya, pasal-pasal bermasalah yang disuarakan masyarakat selama ini bertabrakan dengan program pemerintah, salah satu contohnya, mengentaskan perkawinan dini.