Dampak Begitu Banyak Wakil Menteri di Kabinet Indonesia Maju
- bbc
Pelantikan 12 wakil menteri yang jumlahnya empat kali lipat dari kabinet menteri Presiden Joko Widodo periode sebelumnya dianggap pengamat politik sebagai `kompromi politik` dan `pemborosan anggaran`.
Presiden Joko Widodo menyebut 12 wakil menteri (wamen) yang baru saja dilantik di Istana Negara, Jumat (25/10) siang, memiliki profil yang "sangat bagus dalam rangka memperkuat Kabinet Indonesia Maju".
Namun, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia, Aditya Perdana memandang pelantikan 12 pembantu menteri ini merupakan `kompromi politik` untuk mengakomodasi kepentingan pendukunganya, dan `bertolak belakang` dengan efektivitas dan efisiensi birokrasi.
"Yang penting untuk diperhatikan adalah apakah fungsi wamen itu untuk mengakselerasi tugas menteri sesuai kebutuhan atau jangan-jangan hanya sebatas suatu kompromi," ujar Aditya kepada BBC News Indonesia, Jumat (25/10).
"Karena ini agak sedikit bertolak belakang dengan pandangan Pak Jokowi ketika pidato pelantikan beliau di DPR yang menyatakan beliau akan memangkas birokrasi, eselon-eselon ini akan dipangkas," lanjutnya.
Sementara, pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Aisah Putri Budiatri mengatakan, jumlah wamen yang begitu banyak akan berdampak terhadap efektivitas kerja dan anggaran kementerian, dan alih-alih, mempersulit koordinasi di kementerian.
"Kalau keduanya tidak memiliki kapasitas yang baik dan mumpuni di bidang itu, itu justru akan memperumit proses birokrasi di kementerian itu untuk menjalankan program-program pemerintah," ujar Aisah.
Lima wakil menteri yang baru saja dilantik berasal dari partai-partai yang mendukung Jokowi. Dua wamen lain merupakan bagian dari tim sukses pemenangannya dalam pilpres lalu. Sementara sisanya, merupakan profesional non-partai.
Semata-mata mengakomodasi kepentingan politik?
