Dampak Begitu Banyak Wakil Menteri di Kabinet Indonesia Maju
- bbc
"Kalau keduanya tidak memiliki kapasitas yang baik dan mumpuni di bidang itu, itu justru akan memperumit proses birokrasi di kementerian itu untuk menjalankan program-program pemerintah," ujarnya.
"Kedua, ini bisa jadi pemborosan anggaran negara juga, apakah semua kementerian itu membutuhkan wakil menteri atau tidak itu kan bisa menjadi catatan," imbuh Aisah.
Berdasar Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 176/PMK.02/2015 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya Bagi Wakil Menteri, hak keuangan wakil menteri yakni sebesar 85 persen dari tunjangan jabatan menteri sebagaimana diatur dalam Keppres Nomor 68 Tahun 2001 mengenai Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu.
Merujuk aturan dalam Keppres itu, maka besaran gaji wakil menteri sekitar Rp 11,57 juta per bulan. Wakil menteri juga memperoleh tunjangan kinerja sebesar 135 persen dari tunjangan kinerja pejabat struktural eselon IA dengan peringkat jabatan tertinggi.
Selain hak keuangan, wakil menteri juga memperoleh fasilitas kendaraan dinas setara dengan pejabat eselon IA, dan rumah jabatan dengan standar di bawah menteri namun di atas pejabat eselon IA. Jika kementerian belum dapat menyediakan rumah jabatan, maka kepada wakil menteri tersebut diberikan kompensasi berupa tunjangan perumahan sebesar Rp35 juta setiap bulan.
Selain itu, wakil menteri juga mendapat jaminan kesehatan yang setara dengan DPR, BPK, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, DPD, Komisi Yudisial, hingga Hakim Agung Mahkamah Agung.
Cara untuk mengontrol pemborosan anggaran itu, kata Aisah, adalah dengan mengawasi 100 hari kerja kabinet, untuk memastikan program kementerian berjalan efektif.
"Yang harus kita perkuat adalah pengawasan dan kontrol terhadap kinerja kabinet untuk melihat apakah benar posisi menteri dan wakil menteri efektif atau tidak kerjanya, apakah programnya berjalan atau malah memperumit kinerja pemerintah dan membuang-buang anggaran negara," cetus Aisah.
