- vstory
VIVA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi pemutakhiran data terkait kisruhnya aliran bantuan sosial (Bansos) ke sejumlah daerah.
Tak hanya pembagian yang dianggap belum merata, sejumlah penyaluran Bansos juga ditemukan tidak tepat sasaran. Kondisi itu terjadi di beberapa daerah, khususnya yang telah menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Anggota DPR RI Komisi IX, Intan Fauzi menuturkan, salah satu penyebab kondisi tersebut adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang kurang akurat. Akibatnya, distribusi Jaring Pengaman Sosial (JPS) untuk warga terdampak COVID-19 ini tidak tepat sasaran.
"Memang DTKS kita masih bermasalah. Ini tidak saja menjadi PR bangsa ini kedepan, tetapi harus dituntaskan sekarang, sebab persoalan data ini telah terjadi berulang-ulang," katanya Intan, Minggu 3 Mei 2020
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengungkapkan, sejak Maret lalu, pemerintah pusat sudah mengalokasikan dana Rp405,1 triliun untuk mengatasi dampak Covid-19.
Refocusing anggaran tersebut untuk penanganan kesehatan, JPS, dukungan dunia usaha, dan lainnya. Dari angka tersebut, sebanyak Rp 110 triliun dialokasikan untuk JPS, yang diantaranya PKH, bansos tunai, sembako dan lain-lain.
Intan menyebutkan, alokasi dana sebesar itu belum termasuk dana bansos yang berasal dari anggaran daerah. Namun lagi-lagi, basis data yang masih amburadul membuat bantuan JPS ini tidak tepat sasaran.
Misalnya, di beberapa wilayah banyak orang kaya atau mampu justru mendapat bantuan. Bahkan pegawai negeri sipil (PNS) aktif, pensiunan PNS, bahkan ada orang yang sudah meninggal datanya juga masuk ke dalam penerima bansos tunai.
"Ini masalah besar bagi bangsa ini. Persoalan ini harus dibereskan agar tidak terkesan semua berlindung pada pandemi COVID-19," tegas wakil Rakyat Dapil Jabar VI ini.
Atas sederet persoalan itulah, Intan mendesak pemerintah untuk segera memperbaiki data penerima Bansos agar lebih tepat sasaran, langsung kepada penerima manfaat dan tidak rumit pendistribusiannya. Dirinya menilai, integrasi, akurasi, dan pemutakhiran data penerima Bansos merupakan keharusan.
"Hal ini sangat mempermudah seluruh proses pelayanan publik hingga pemenuhan kesejahteraan bagi masyarakat," ucanya wakil rakyat dapil Kota Depok dan Kota Bekasi itu.
Baca: Memilukan, Satu Keluarga Makan Nasi Aking Imbas Pandemi Corona
