- VIVA.co.id/ Lucky Aditya (Malang)
VIVA – Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Doni Monardo menjelaskan dikerahkannya aparat TNI dan Polri untuk memantau pelaksanaan protokol kesehatan dalam tatanan kehidupan baru atau new normal bukan buat menakut-nakuti masyarakat.
Menurut dia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam berbagai kesempatan selalu mengingatkan agar kegiatan new normal berorientasi kepada protokol kesehatan yang ketat. Sebab, masyarakat harus produktif namun tetap aman dari COVID-19.
"Oleh karenanya, berbagai langkah dan upaya telah dilakukan dalam beberapa bulan terakhir khususnya sejak tanggal 13 Maret ketika dimulainya kegiatan untuk mengatasi COVID-19," kata Doni seperti dilansir tvOne pada Rabu, 27 Mei 2020.
Presiden Jokowi telah menugaskan TNI dan Polri untuk ikut membantu melakukan pembinaan kepada masyarakat di 4 provinsi dan 25 kabupaten/kota yang sudah memutuskan memilih pembatasan sosial berskala besar (PSBB), melalui pendekatan-pendekatan yang komunikatif.
Menurut Doni, Presiden Jokowi mengerahkan TNI dan Polri bukan untuk menimbulkan ketakutan masyarakat. Akan tetapi, semata-mata membantu masyarakat satu sama lainnya mengingatkan satu sama lainnya agar masyarakat betul-betul taat dan patuh kepada protokol kesehatan.
"Artinya apa? Kehadiran TNI dan Polri di tempat-tempat publik bukan untuk menimbulkan kekhawatiran, bukan untuk menimbulkan ketakutan," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi meninjau Stasiun MRT dalam rangka kesiapan penerapan prosedur new normal di sarana publik pada Selasa, 26 Mei 2020.
Jokowi mengatakan mulai hari ini akan dikerahkan pasukan TNI dan Polri pada sejumlah lokasi yang menjadi pusat keramaian, tujuannya lebih mendisiplinkan masyarakat agar mengikuti protokol kesehatan sesuai dengan PSBB.
"Akan digelar di empat provinsi, dan 25 kabupaten kota mulai hari ini. Sehingga kita harapkan, kedisiplinan yang kuat dari masyarakat, agar semakin terjaga dan kita harapkan nantinya curva penyebaran covid ini akan semakin menurun," kata Jokowi.
Sementara Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan rencana pendisiplinan protokol kesehatan akan dilaksanakan di 4 provinsi dan 25 kabupaten/kota. Objeknya adalah tempat-tempat lalu lintas masyarakat, mal-mal, pasar rakyat dan tempat pariwisata.
“Dari data yang ada di 4 provinsi dan 25 kabupaten/kota, ada 1.800 objek yang akan kita laksanakan pendisiplinan tersebut,” kata Hadi seperti dilansir tvOne pada Rabu, 27 Mei 2020.
Menurut dia, peningkatan pengawasan melibatkan personel gabungan TNI dan Polri sebagai strategi agar masyarakat lebih disiplin menekan penularan virus corona. Selain itu, hal serupa dilakukan juga di tempat-tempat umum lain seperti restoran hingga tempat wisata. TNI-Polri akan bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam penetapan aturan ini.
"Contohnya mal yang kapasitasnya 1.000, mungkin akan kita izinkan untuk 500 saja dan kita awasi, termasuk juga rumah makan, harusnya mungkin (diisi) 500 (orang), kita batasi 200 saja,” ujarnya.
Jadi, lanjut Hadi, pendisiplinan protokol kesehatan ini dilakukan agar masyarakat tetap memakai masker, masyarakat dalam kegiatan juga harus menjaga jarak aman. “Kita siapkan tempat mencuci tangan atau alat hand sanitizer,” kata dia.
Baca juga: Dewan Pengawas Beri Izin 183 Penindakan KPK
COVID-19 di Jakarta Naik Lagi, Total Ada 365 Kasus
Kasus konfirmasi positif COVID-19 di DKI Jakarta kembali meningkat. Per Rabu 13 Desember 2023 tercatat ada sebanyak 131 kasus baru sehingga total kasus aktif 365 kasus.
