Tolak Jembatan Bangka-Sumatera Rp15 Triliun, DPR: Mega Proyek Mubazir
- VIVAnews/Sadam Maulana
VIVA – Rencana pemerintah membangun jembatan penghubung antara Pulau Bangka dengan Sumatera dikritik. Pembangunan jembatan itu dinilai sebagai mega proyek yang mubazir.
Pembangunan jembatan sepanjang 22,6 kilometer di antara Bangka dan Sumatera Selatan itu dianggap kurang efektif. Terlebih dana yang akan dianggarkan sangat besar, mencapai Rp15 triliun.
"Buat apa bangun jembatan itu. Dari prediksinya saja cuma 200 kendaraan per hari. Itu berarti setiap satu jam tidak lebih dari 10 kendaraan yang lewat. Apalagi biayanya sampai Rp15 triliun," ungkap Anggota Komisi V DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, Senin, 2 September 2019.
Sebagai wakil rakyat, Bambang mengkritisi rencana tersebut dan bakal mencegah agar pembangunan itu tidak terjadi. Dia juga menyebut jembatan Bangka-Sumatera tidak sesuai dengan konsep Presiden Joko Widodo yang mengedepankan pembangunan sektor maritim.
Sebagai contoh, pembangunan Jembatan Merak-Bakauheni serta Jembatan Jawa-Bali yang batal dilakukan karena Jokowi lebih suka membangun sektor maritim.
"Bangka-Sumatera Rp15 triliun, sedangkan Surabaya-Madura hanya Rp3 triliun dan aksesnya ramai karena setiap menit bisa 10 kendaraan yang lewat. Beda dengan Bangka-Sumatera yang per jam diprediksi tidak lebih dari 10 kendaraan," jelasnya.
Bangun pelabuhan
Ketimbang membangun jembatan yang manfaatnya tidak efektif, Bambang menyebut Pulau Bangka akan lebih strategis jika dibangun pelabuhan besar. Sebab, Pulau Bangka terletak dekat tol laut dan berada di dua poros maritim utama Indonesia, domestik dan internasional.
"Masuk akal jika pemerintah daerah ada rencana mengembangkan pelabuhan baru yang bisa menjadi daerah industri terintegrasi dengan pelabuhan besar internasional. Kalau jembatan ini mubazir," ujar Bambang.
Bambang berujar, Pulau Bangka pas dibangun pelabuhan baru karena pernah dijadikan studi riset Inggris untuk menggantikan Singapura yang sudah padat. Sehingga dapat bermanfaat untuk kepentingan ekonomi masyarakat.
"Beban pemerintah jangan diperbanyak dengan pengeluaran besar yang tidak efektif. Ujungnya utang lebih banyak lagi," ujar Bambang.
Politikus Partai Gerindra itu meminta pemerintah untuk mengkaji kembali agar pengeluaran uang negara bisa dimanfaatkan dengan baik dan tepat sasaran. Sehingga bisa dialihkan untuk pembangunan yang lebih tepat.
"Jangan sampai buang-buang uang dan tidak bermanfaat untuk kepentingan ekonomi masyarakat. Akhirnya beban pemerintah akan lebih berat lagi. Utang lebih banyak lagi," tegasnya.
