Sertifikasi Pranikah, Kemenpora: Masyarakat Tak Perlu Takut Ribet
- U-Report
VIVA – Program sertifikasi pranikah akan diterapkan pemerintah mulai 2020 mendatang. Bimbingan kepada calon pasangan suami istri itu juga akan dilaksanakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga.
"Kemarin pada saat saya komunikasi dengan Pak Menko PMK, Kemenpora disebut menjadi salah satu pihak yang menjalankan fungsi untuk penguatan ketahanan keluarga, khususnya di level kepemudaan karena subjeknya kan pemuda," kata Deputi Pengembangan Pemuda Kemenpora, Asrorun Ni'am kepada VIVAnews di Jakarta Pusat, Sabtu, 23 November 2019.
Sementara koordinasi terkait sertifikasi pranikah tetap berada di Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Kemenpora akan menyiapkan pendidikan perkawinan bagi calon pasangan suami istri, dengan empat fokus bidang.
"Pertama, soal pemahaman kesehatan reproduksi, pemahaman hukum perkawinan, ketiga pemahaman mengenai psikologi pemuda, dan pemahaman pengasuhan berkualitas dan perlindungan anak," ujar Asrorun.
Menurut Asrorun, masyarakat juga tidak perlu takut 'ribet' jika mengikuti sertifikasi ini. Pihaknya juga tidak ingin membuat pembatasan-pembatasan yang menyulitkan calon peserta.
"Arahnya adalah pemastian kompetensi bagi setiap pemuda, setiap orang, yang mau melangsungkan perkawinan, dia cukup kompeten untuk masuk jenjang perkawinan. Kalau enggak kompeten gimana, orang enggak kompeten kok dibiarkan masuk (menikah)," ujarnya.
Asrorun menegaskan, substansi dari kebijakan pemerintah ini adalah pembekalan kepada setiap orang yang hendak menikah. Bukan terkait persyaratan bahwa yang hendak menikah harus mempunyai sertifikat itu.
"Bukan hanya bentuk sertifikatnya. Jangan sampai kemudian disimplifikasi jadi urusan dia harus mempunyai sertifikat, terus dia membeli. Tidak seperti itu," kata Asrorun. [mus]
