Uji Materi UU 19/2019 Ditolak MK, Begini Respons KPK

Mantan Komisioner KPK, Saut Situmorang.
Sumber :
  • VIVA/M Ali Wafa

VIVA – Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (KPK) menolak uji materi Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang diajukan oleh Zico Leonard dan puluhan mahasiswa lainnya. Majelis hakim menilai UU yang digugat tak sesuai atau error of objecto dengan pokok permohonan.

img_title Istana Tegaskan Tak Ada Rencana Kembalikan UU KPK Versi Lama

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang khawatir penolakan gugatan uji materi dapat berdampak bagi masa depan bangsa Indonesia. Karena, UU KPK versi revisi diyakini memiliki kecacatan hukum.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Kita lihat saja nanti apakah negeri ini semakin baik dalam jangka menengah dan panjangnya," kata Saut dikonfirmasi awak media, Kamis, 28 November 2019.

img_title KPK Nilai Sejumlah Pasal RUU KUHAP Tidak Sinkron dengan UU KPK

Meski begitu, Saut meminta masyarakat menghargai putusan yang telah dijatuhkan majelis hakim terhadap gugatan para mahasiswa.

"Kita hargai putusan itu sambil membiarkan saja serta kita lihat apakah negeri ini semakin baik. Dengan kata lainnya penolak UU KPK yang salah persepsi tentang pemberantasan korupsi yang harus tough (kuat) versus UU KPK 19/2019 yang weak (lemah)," ujar Saut.

img_title Blak-blakan Alexander Marwata Gugat Pasal di UU KPK: Bisa jadi Alat Kriminalisasi ke Kami

Untuk diketahui, Majelis Hakim MK menolak gugatan uji materi yang diajukan para mahasiswa lantaran UU yang digugat tidak sesuai dengan pokok permohonan (error of objecto). Hal ini lantaran gugatan diajukan ketika UU telah disahkan DPR, namun belum diberi penomoran lantaran belum resmi berlaku.

Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat sekaligus anggota Komisi III DPR, Hinca Panjaitan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat

Jokowi Klaim Tak Teken Revisi UU KPK, Demokrat: Bukan Berarti Menolak!

Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan merespons pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang mengaku tidak menandatangani revisi UU KPK.

img_title
VIVA.co.id
24 Februari 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut