- VIVAnews/ Syaefullah.
VIVA – Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menceritakan akhirnya menulis sebuah buku ketika di penjara di Mako Brimob Depok, Jawa Barat, dalam kasus penodaan agama.
Buku yang ditulis Ahok yang saat ini dilaunching ialah 'Panggil Saya BTP, Perjalanan Psikologi Ahok Selama di Mako Brimob' di kantor Tempo Jakarta, Senin, 17 Februari 2020. Buku itu setebal 643 halaman.
Awalnya, ketika dirinya dalam penjara ada seorang kawannya menyarankan kepada Ahok agar dapat menulis sebuah buku daripada hanya berdiam saja di dalam penjara.
"Baru masuk juga bingung kemudian datang teman saya ngasih satu buku. Iam doing my best. ‘Lu daripada bengong-bengong, tulis lah’. Ya sudah saya sambil tulis tiap hari selembar habis," kata Ahok.
Tak terasa, tulisan yang ia torehkan selama mendekam di jeruji besi dapat mengumpulkan ratusan lembar halaman. "Aku terusin aja isi waktu. Enggak terasa habis 615 halaman," ujarnya.
Setelah lembaran itu terkumpul, akhirnya disusun oleh timnya sendiri dan dibuat sub judul mana yang lebih pas.
"Tim psikolog melihat perubahan perjalanan psikologi saya, dari stres sampai enggak stres, stres lagi, naik turun. Dibuat sub judul. Tiap tulisan saya dicocokan. Karena taubat kumat, taubat kumat," katanya.
"Dari taubat kumat ini dikumpulin yang judul tanggal berapa aja yang cocok masuk kategori tim psikologi positif. Yang penting semua yang saya tulis harus bisa masuk perjalanan kejiwaan," sambungnya.
Ahok pun memang mengakui, bahwa ketika menyusun lembaran tulisannya agak rumit karena menggunakan tulisan tangan.
"Memang agak pusing nyusun. Dia (tim) tanya juga, apalagi ada yang salah ketik. Kan tulis tangan. Tulis tangan capek, perasaan kacau, enggak jelas karena tulisan tangan. Jadi, kita emosi tekennya sama enggak emosi, itu tim psikolog bisa baca karena tulisan tangan," katanya.
Akhirnya, lembaran yang Ahok tulis kini sudah bisa menjadi buku dan sudah diterbitkan serta sudah tersedia di toko buku.
Menkumham Ingin Transformasi Sistem Pemidanaan RI, Tak Hanya Penjara
Menkumham Yasonna Laoly mengatakan, penerapan hukuman penjara perlu ditinjau ulang dengan mempertimbangkan aspek kemanusian, filosofi hukuman dan sosial ekonomi.
