Depok Setuju KRL Disetop tapi Minta Keseriusan Jakarta Terapkan PSBB
VIVA – Pemerintah Kota Depok sependapat dengan Bogor yang mengusulkan penghentian sementara selama empat belas hari operasional kereta commuter line untuk mendukung kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) demi memutus rantai penularan wabah virus corona.
Namun, usulan itu harus juga didukung oleh pemerintah lain, terutama DKI Jakarta, karena kereta commuter line alias kereta rel listrik (KRL) melintasi daerah-daerah di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Tidak sedikit juga warga Depok yang bekerja di Jakarta dan pergi-pulang naik kereta penglaju itu.
Dukungan DKI Jakarta, menurut Wali Kota Depok Mohammad Idris, tidak hanya setuju penghentian operasional KRL, tetapi juga keseriusan memberlakukan PSBB, misal menindak kantor-kantor perusahaan di Ibu Kota yang masih beroperasi.
“Kemarin ada juga pelanggaran kantor di Jakarta yang seharusnya bisa ditutup, yang karyawannya [seharusnya] dipekerjakan di rumah, itu tidak dilakukan. Nah, itu yang harus ditegur biar efektif. Biar mereka kerja di rumah: orang Depok, ya, di Depok, jadi enggak perlu ke Jakarta,” katanya saat mendampingi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menginspeksi pelaksanaan PSBB di Depok, Rabu, 15 April 2020.
Selain itu, menurut Idris, pemerintah daerah di sekitar DKI Jakarta perlu menyiapkan moda transportasi lain khusus untuk mereka dikecualikan boleh tetap bekerja, misal pegawai bank, petugas SPBU, tenaga medis, dan lain-lain. Operasional bus pun mesti dibatasi hanya untuk mereka yang tetap harus bekerja.
Intinya, katanya, DKI Jakarta masing-masing pemerintah daerah di sekitarnya harus bersinergi untuk membuat kebijakan bersama yang selaras. “Jangan sampai Jakarta menentukan kapasitas gerbong kereta tapi seratus terus aturannya lima puluh, tapi di Bogor dan Depok enggak ada. Ini akan bikin kacau.”
Dia memahami situasi beberapa hari lalu ketika kereta-kereta commuter tetap penuh penumpang dari Bogor dan Depok menuju Jakarta. “Karena memang enggak ada aturannya,” katanya. Membikin aturannya pun tidak bisa hanya oleh Pemerintah Kota Depok, melainkan semua.
Pilkada 2024 Berbeda dan Lebih Kompleks dibanding Pilkada Serentak Sebelumnya, Menurut Bawaslu
Ketua Bawaslu RI mengatakan bahwa Pilkada Serentak 2024 berbeda dan jauh lebih kompleks dibandingkan dengan penyelenggaraan pilkada serentak sebelumnya.
