Bantu Pengamanan Demo, 2.500 Brimob Nusantara Dikerahkan ke Jakarta
- VIVA.co.id/Muhamad Solihin
VIVA – Untuk memperkuat pengamanan aksi unjuk rasa di Gedung DPR/MPR RI, Senayan pada Kamis, 8 Oktober 2020. Mabes Polri mengerahkan pasukan Brimob Nusantara untuk membantu Polda Metro Jaya mengawal jalannya aksi unjuk rasa terkait penolakan disahkannya Undang-undang Cipta Kerja.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Awi Setiyono, mengatakan ada ribuan personel Brimob yang dikerahkan untuk membantu pengamanan aksi demonstrasi di Ibu Kota Jakarta dan wilayah Jawa Barat.
“Kemarin sudah datang BKO Brimob Nusantara untuk back up Polda Metro Jaya 2.500 personel, dan 200 personel untuk back up Polda Jabar,” kata Awi saat dikonfirmasi pada Kamis, 8 Oktober 2020.
Baca juga: MK Siap Terima Gugatan Uji Materi UU Cipta Kerja
Sebelumnya diberitakan, Kapolri Jenderal Idham Azis menerbitkan surat Telegram Rahasia (TR) soal antisipasi adanya demonstrasi dan mogok kerja yang akan dilakukan oleh kaum buruh pada 6-8 Oktober 2020 terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law atau Cipta Kerja.
Telegram bernomor STR/645/X/PAM.3.2./2020 itu diteken oleh Asops Kapolri, Irjen Imam Sugianto, per tanggal 2 Oktober 2020. Dalam telegram itu, tertulis unjuk rasa di tengah pandemi akan berdampak pada faktor kesehatan, perekonomian, moral dan hukum di tatanan masyarakat.
Selain antisipasi adanya demonstrasi, surat telegram juga meminta kepada seluruh jajaran Polri untuk melakukan patroli siber di media sosial terkait dengan potensi merebaknya penyebaran informasi palsu atau hoaks terkait dengan isu Ombibus Law.
Selain itu, Kapolri memerintahkan jajaran untuk melakukan kegiatan fungsi intelijen dan pendeteksian dini guna mencegah terjadinya aksi unjuk rasa dan mogok kerja yang berpotensi terjadinya konflik sosial serta aksi anarkis di wilayah masing-masing. (ren)
Polri Bakal Pindahkan Personel ke IKN Mulai Pertengahan 2024
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menyatakan siap untuk bertugas di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dengan melakukan pemindahan personel secara bertahap.
