- ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
VIVA – Sosok Puan Maharani kembali menjadi target sasaran terkait disahkannya UU Omnibus Law oleh DPR beberapa waktu lalu. Terlebih pengesahan tersebut juga diwarnai dengan insiden Puan mematikan mikrofon saat persidangan.
Tak dipungkiri langkah Puan Maharani tersebut menjadi sorotan. Ia dianggap sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas disahkannya UU Omnibus Law oleh DPR yang memicu demonstrasi besar-besaran di tanah air.
Nah tentu menarik melihat tanggapan dari kubu Puan Maharani terkait hal tersebut. Salah satunya dari Gerakan Puan Maharani Nusantara yang dikenal sebagai ormas pendukung setia dari putri Megawati Soekarnoputri tersebut.
Baca juga: UU Ciptaker Ditolak Publik, Puan Maharani Usulkan ini ke Pemerintah
"Mbak Puan itu kan hanya pemimpin rapat yang isinya semua partai-partai politik, jadi ini bukan soal pribadi dia. Semua partai menyampaikan pandangan termasuk pemerintah dan harus bersabar nunggu giliran," kata Ketua DPP Bidang Hukum dan HAM Gema Puan Maharani Nusantara (GPMN), Ali Nugroho, saat dihubungi VIVA.co.id.
Lebih lanjut Ali menegaskan, insiden mikrofon mati itu dilakukan lebih untuk menertibkan persidangan karena saat itu menjadi jatah dari pemerintah. Namun disayangkan Ali, fraksi Demokrat justru lebih dulu melakukan walk out.
Sebelumnya seperti yang banyak diberitakan, mikrofon salah satu anggota DPR, Benny K Harman dari fraksi Demokrat sengaja dimatikan Puan Maharani saat melakukan interupsi. Hal ini langsung menjadi viral.
Wakil Ketua DPR, Azis Syamsudin juga telah menegaskan bahwa matinya mikrofon salah satu anggota sidang dikarenakan memang protap bahwa mikrofon akan mati dengan sendirinya setiap durasi 5 menit aktif.
Puan Bilang Penyusunan RAPBN 2025 Berbasis RPJMN Prabowo-Gibran
Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah saat ini menyusun rancangan APBN 2025 berbasis pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pemerintahan baru
