Perpres Terbit, ICW Minta KPK Supervisi Kasus Djoko Tjandra

Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana
Sumber :
  • Antarafoto/Kurnia Ramadhana

VIVA – Indonesia Corruption Watch (ICW) mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera supervisi perkara Djoko Tjandra yang sedang ditangani Kejaksaan Agung maupun Kepolisian. 

img_title Perpres 107/2026 Terbit, Pertamina Siap Jalankan Mandat Pemerintah untuk Perkuat Ketahanan Energi Nasional

Hal itu karena diterbitkannya Praturan Presiden (Perpres) Nomor 102 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Terlebih KPK telah resmi mengeluarkan surat perintah supervisi untuk kasus tersebut.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

“ICW mendorong agar KPK dapat memulai supervisi awal pada kasus Djoko Tjandra yang sedang ditangani Kejaksaan Agung maupun Kepolisian,” kata Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana kepada awak media, Kamis, 29 Oktober 2020.

img_title Menhub Dudy Tegaskan Perpres Ojol Tak Ngatur Potongan Aplikator Layanan Angkutan Orang

Baca juga: Bentrokan Ormas di Tangerang, Kapolsek Ciledug Terluka

Kurnia menuturkan, ada beberapa hal yang belum terungkap dalam penanganan perkara Djoko Tjandra. Salah satunya yakni keterlibatan oknum Jaksa lainnya dalam perkara Djoko Tjandra.

img_title Menhub: Perpres Ojol Bakal Atur Potongan Pengantaran Makanan dan Barang

“Dalam pengurusan fatwa di Mahkamah Agung, siapa saja yang terlibat. Apakah hanya Pinangki atau sebenarnya ada juga oknum di internal MA yang turut membantu?” kata Kurnia.

Menurut Kurnia, selain Andi Irfan Jaya apakah ada politisi lain yang juga terlibat perkara pengurusan fatwa yang turut melibatkan Jaksa Pinangki Sirna Malasari.

“Poin tersebut harus didalami oleh KPK dengan menanyakan perkembangannya pada Kejaksaan Agung atau pun Kepolisian. Jika jawaban yang didapat sekadar normatif atau ada upaya untuk melindungi pihak tertentu, maka selayaknya KPK dapat mengambil alih seluruh penanganan yang ada pada Kejaksaan Agung ataupun Kepolisian, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Perpres Supervisi,” ujarnya.

Kurnia menegaskan, Perpres yang mengatur soal supervisi KPK menjadi pengingat bagi Pimpinan Kejaksaan Agung atau Kepolisian, supaya dapat kooperatif jika KPK sedang melakukan supervisi. 

Menurut Kurnia, ICW tak berharap yang dilakukan Kejaksaan Agung saat menangani perkara Pinangki kembali berulang.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

“Contohnya ketika Kejaksaan Agung diduga tidak melakukan koordinasi kepada KPK saat melimpahkan perkara ke Pengadilan. Praktik ini ke depannya tidak boleh lagi terjadi,” imbuhnya. 

Sebelumnya, Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 102 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perpres ini mengatur KPK untuk mempunyai kewenangan pengambil alihan penanganan kasus korupsi dari Polri maupun Kejaksaan Agung.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut