- VIVAnews/Luqman
VIVA - Salah satu organisasi mahasiswa terbesar di tanah air, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), akan menggelar kongres ke XXXI pada 2021 ini. Namun demikian, muncul isu adanya intervensi dari oknum aparat kepolisian.
Hal itu diungkapkan oleh Anggota Majelis Pengawas dan Konsultasi Pengurus Besar Himpuna Mahasiswa Islam (MPK PB HMI), Wahyu Hamdani. Dia pun meminta Kapolri Jenderal Idham Azis maupun Kapolri baru nanti menindak tegas oknum aparat Polri yang terindikasi mengintervensi proses kongres HMI tersebut.
"Terkait desas-desus yang berkembang di internal keluarga besar HMI bahwa ada beberapa oknum Polri mencoba mengintervensi kongres. Kalau betul itu ada maka kami meminta kepada Kapolri menindak aparatnya. Ini kan terkait pasal 6 AD/ART tentang independensi etis dan organsiasi HMI,” kata Wahyu melalui keterangan persnya, Rabu, 13 Januari 2021.
Baca juga: Ada Mantan Ketum HMI di Dalam Pesawat Sriwijaya Air yang Jatuh
Wahyu berharap kongres HMI nanti bisa berlangsung di tengah pandemi COVID-19. Namun demikian, kata Wahyu, suksesi kepemimpinan organisasi yang dilahirkan pada 1947 silam itu, bisa dilaksanakan di daerah zona hijau dari COVID-19.
“Kita berharap bersama-sama menyatukan kongres. Itu pun kongresnya harus di tempat zona hijau, tidak ditempatkan di zona merah," katanya.
Wahyu menuturkan ada beberapa zona merah seperti Jatim di Surabaya, Sulsel di Maksar, DKI Jakarta, Jabar di beberapa daerahnya zona merah. Menurutnya, itu merupakan tempat-tempat yang harus mereka hindari untuk proses kongres ke depan.
“Sehingga sedapat mungkin untuk stakeholder dapat memberikan izin tempat pelaksanaan kongres karena ini sudah terlalu lama PB HMI mengalami kekosongan kepemimpinan. Pada akhirnya tidak dihitung sebagai kekuatan tersendiri untuk wilayah civil cociety. Jadi kita berharap kongres bisa satu dan di tempatkan tidak berada pada zona merah COVID-19," tutur Wahyu.
Sementara itu, Koordinator MPK PB HMI Muhammad Safii, mendorong Sekjen organisasi tersebut, Naila Fitri, segera menggelar rapat harian karena terjadi kekosongan kepemimpinan sejak Saddam al Jihad mengundurkan diri sebagai Ketum PB HMI. Dia mengatakan, pengunduran diri Saddam sebagai ketum PB HMI tidak sesuai aturan organisasi.
Namun, kata Safii, Arya Kharisma Hardi mengklaim sebagai pejabat sementara Ketum organisasi mahasiswa yang didirikan Lafran Pane tersebut. Untuk itu, kata Safii, MPK hanya mengakui Naila Fitria sebagai Sekjend yang otomatis menjadi PJS Ketum PB HMI.
Terkait berita tersebut, VIVA sudah berusaha untuk meminta konfirmasi kepada Kadiv Humas Polri Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono melalui pesan WhatsApp. Namun, belum mendapatkan respons atau balasan.
