VIVA – Kehadiran PT Dairi Prima Mineral ?(DPM) di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara sebagai perusahaan tambang seng. Pastinya, bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan daerah tersebut, serta melestarikan lingkungan.
PT DPM merupakan anak perusahaan dari PT Bumi Resource Minerals Tbk mendapatkan ?Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) seluas 53, 11 hektar. Hingga saat ini, belum beroperasi secara keseluruhan. Namun, pihak DPM tengah melakukan penghijauan hutan di Kabupaten Dairi seluas 60 hektar.
Hal itu, diungkapkan oleh? Senior Manager External Relations PT Bumi Resources Mineral (BRM), Achmad Zulkarnain dalam diskusi dan konfrensi pers 'Ekonomi dan Politik Pertambangan' digelar di Kota Medan, Rabu 26 Mei 2021.
?"Kita sudah melakukan pelestarian lingkungan hutan Dairi. Sementara kita, belum beroperasi dan menunggu hasil Amdal Lingkungan keluar," tutur Zulkarnain.
?Penghijauan dilakukan, PT DPM untuk memenuhi kewajiban sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24/2010 jo PP Nomor 61/2012 jo PP Nomor 105/2015 tentang Penggunaan Kawasan Hutan dan Peraturan Menteri LHK Nomor 27/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.
Dengan itu, Zulkarnain menepis stigma negatif terhadap operasional ?PT DPM, yang dinilai sejumlah pihak akan merusak lingkungan. Namun, faktanya sebaliknya dirasakan di Kabupaten Dairi, khususnya bagi masyarakat sekitar.
"Kita belum beroperasi sampai saat ini, tapi ?IPPKH kita kantongi ditambah 10 persen. Kita melakukan penghijauan hutan seluas 60 hektar. Yang fokus penghijauan kita, di lokasi dirambah secara illegal logging," jelas Zulkarnain.
Selain itu, ?Corporate Social Responsibility (CSR) dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar dalam peningkatkan kesejahteraan. Kemudian, bila PT DPM beroperasi akan membuka lapangan pekerjaan baru bagi warga sekitar.
"Ada industri ini, pertumbuhan ekonomi yang berdampak kepada masyarakat sekitarnya. Pemerintah Kabupaten Dairi juga menerima pajak dari pertambangan ini," ungkap Zulkarnain.
?Zulkarnain mengungkapkan masyarakat sekitar dan Pemkab Dairi mendukung beroperasinya PT DPM. Namun, sejumlah kelompok menyebar isu-isu negatif terkait akan beroperasinya tambang ini. Tapi, ia mengatakan tetap memberikan informasi kepada publik dengan fakta sebenarnya.
Zulkarnain menjelaskan kehadiran PT DPM, dipastikan akan sangat transparan terkait kegiatan tambang hingga investasi dan kemanfaatan bagi masyarakat di daerah tersebut. Tidak lepas dapat meningkatkan kesejahteraan warganya.
"Kami sudah turun mengedukasi masyarakat. Kami kenalkan bagaimana investasi bisa dikenali dengan baik agar investasinya bisa dikawal dengan baik. Namun tantangannya, mereka terus dipengaruhi dengan isu-isu negatif, bagaimana masyarakat bisa mengawal investasi itu jika mereka tidak memahami. Untuk itu kami turun ke sana,"? ujar Zulkarnain.
Zulkarnain mengatakan isu negatif bila PT DPM beroperasi akan rawan bencana alam dan merusak lingkungan di daerah tersebut dengan limbah dihasilkan. Tapi, hal tersebut dibantah Zulkarnain. Menurutnya, bendungan dimaksud tersebut. Sudah memenuhi ambang mutu sebagai penampungan bahan tambang.
"Jadi itu bukan membendung air, namun bahan tambang. Dan sebelum dialirkan ke sungai, terlebih dahulu kami olah hingga memenuhi ambang batas seperti kandungan logam. Dulu cara melihat indikasi sudah memenuhi ambang mutu itu ditanami ikan, sekarang tidak tapi menggunakan alat yang bisa membaca kandungan logam. Dan itu terkoneksi ke KLHK, jadi kami nggak bisa macam-macam soal ini," kata Zulkarnain.
Dengan itu, Zulkarnain mengungkapkan pihak-pihak yang menyebarkan isu-isu negatif hingga saat ini, tidak mau duduk bersama PT DPM secara terbuka membahas dampak positif pertambangan tersebut secara data dan faktanya.?
"Sayangnya sampai sekarang, pihak-pihak yang selalu berkampanye negatif tentang tambang tidak pernah mau duduk bersama adu argumen dengan kita di forum publik. Kita paham itu karena mereka juga punya kepentingan tersendiri dengan aksi penolakan tambang,"? kata Zulkarnain.
