- ANTARA FOTO/Gusti Tanati
VIVA - Jajaran Kepolisian Daerah Papua tetap melakukan antisipasi dengan mengerahkan ratusan aparat gabungan TNI dan Polri untuk mengamankan kantor Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe, yang rencananya akan ada aksi unjuk rasa pada Senin, 28 Juni 2021.
Kapolresta Jayapura, Kombes Gustav R Urbinas, mengatakan ada 424 personel aparat gabungan TNI dan Polri yang mengamankan Kantor Gubernur Provinsi Papua. Menurut dia, aparat keamanan sudah bersiaga dari hari Minggu, 27 Juni 2021.
"Disiagakan guna mengantisipasi aksi demo yang akan dilaksanakan oleh Koalisi Rakyat Papua di Kantor Gubernur Provinsi Papua," kata Gustav saat dikonfirmasi pada Senin, 28 Juni 2021.
Menurut dia, Polresta Jayapura dalam mengamankan kantor Gubernur Papua di-back up dari Dalmas Polda Papua, Kodim 1701, dan Brimob Polda Papua. Sementara, ada empat titik yang difokuskan penjagaannya di Perumnas III, Expo, Abepura dan Taman Imbi Kota, Jayapura.
“(Polisi) sudah menerima surat izin keramaian dari Koalisi Rakyat Papua,” ujarnya.
Baca juga: Irjen Mathius Bakal Bubarkan Jika Ada Demo Plh Gubernur Papua
Namun demikian, Gustav menegaskan aparat kepolisian menolak izin keramaian tersebut mengingat saat ini bangsa Indonesia masih dilanda pandemi COVID-19. Apalagi, angka kasus positif virus corona di Jayapura tengah meningkat. Maka, masyarakat perlu waspada dengan munculnya varian baru COVID-19 yang mulai menyebar di Papua.
“Kami menolak izin tersebut dengan mengeluarkan STTP dan penjelasan tidak merekomendasikan aksi demo tersebut," kata dia.
Untuk itu, Gustav mengingatkan masyarakat yang tetap nekat menggelar aksi unjuk rasa bakal dibubarkan. “Kami berharap massa aksi agar bisa menahan diri untuk tidak melakukan demonstrasi dengan menduduki kantor Gubernur," katanya.
Gubernur Papua Lukas Enembe meminta masyarakat Papua tidak terprovokasi atas ragam informasi yang membanjiri lalu lintas media sosial mengenai penunjukan Sekretaris Daerah Provinsi Papua Dance Yulian Flassy sebagai Plh Gubernur Papua.
Juru Bicara Gubernur Papua Muhammad Rifai Darus di Jayapura, Minggu, 27 Juni 2021, mengatakan Lukas Enembe meminta agar tidak memberi ruang kepada segelintir kelompok yang memiliki kepentingan lain terutama bagi kelompok yang ingin memisahkan Papua dari NKRI untuk menunggangi situasi ini, sebab gubernur tidak ingin rakyat menjadi korban.
"Gubernur Papua Lukas Enembe melihat dan memantau kondisi rakyatnya di Papua pasca berita menyoal penunjukan Plh Gubernur Papua mengisi ruang-ruang publik melalui media massa maupun media sosial," katanya.
Menurut Rifai, Lukas Enembe memohon kepada masyarakat Papua untuk menahan segala rencana aksi turun ke jalan atau kegiatan lainnya yang menciptakan kerumunan terlebih kondisi pandemi COVID-19 yang kini tengah bereskalasi.
