Masalah Kesehatan Intai Suku Baduy, Negara Gagal Penuhi Hak Dasar

"Mereka harus tetap kerja di puskesmas induk yang perjalanannya satu jam naik motor. Akhirnya mereka, `Sudahlah tidak usah ke pustu, di puskesmas induk saja`. Capek tidak ada uangnya," kata Arif menyebutkan, bidan honorer di puskesmas hanya digaji Rp800 ribu per bulan.

Kondisi itu yang mendorong Arif mendirikan Klinik Saung Sehat, melalui Yayasan Sahabat Relawan Indonesia, sebuah fasilitas kesehatan alternatif untuk warga Baduy Dalam.

Klinik ini mulanya sebuah ruangan dengan toilet yang dibangun sebagai tempat transit menuju Cibeo. Dengan dukungan Alfamart, bangunan itu disulap menjadi sebuah klinik pada Oktober 2021.

Warga Baduy Luar bisa mencapai klinik dengan lima menit berjalan kaki, sementara warga Baduy Dalam, selama sekitar 45 menit.

Arif juga menggaji bidan sebesar Rp1,5 juta per bulan untuk ditempatkan di sana.

"Itu pun masih di bawah UMK [Upah Minimum Kabupaten], tapi mau bagaimana lagi," kata pria 44 tahun ini.

Tim relawan yang terdiri dari dokter, bidan, dan aktivis lainnya juga membuat Program Baduy Sehat dengan mengaktifkan kembali puskesmas keliling dan posyandu keliling.

Setiap hari, ujar Arif, sekitar 10-15 pasien Baduy datang berobat. Semuanya dilayani tanpa biaya.

"Yang penting mereka percaya dulu pada pengobatan medis. Tidak semua orang Baduy percaya pada pengobatan medis. Mereka masih percaya pada jampe-jampe dan paraji," cerita Arif.

Selama kurang lebih tiga bulan klinik berjalan, ungkap Arif, ia mulai bisa melihat persoalan kesehatan warga Baduy — mulai dari cacingan hingga penyakit kulit langka, frambusia atau patek.

"Frambusia ini kan penyakit kulit purba yang seharusnya sudah tidak ada lagi. Selain itu, penyakit paru yang kita khawatirkan, penyakit TB (tuberculosis), termasuk stunting dan gizi buruk juga ada di Baduy," terang Arif.

Mayoritas penyakit yang diderita warga Baduy yang jumlahnya sekitar 15 ribu itu, lanjut Arif lagi, terkait dengan pola hidup bersih sehat.

"Selama ini, orang kebanyakan termakan mitos, kalau Baduy itu kebal, sehat terus. Ternyata tidak juga," sebut Arif.

"Jadi kenyataannya, Baduy itu tidak seindah yang ada di foto atau video. Mereka butuh advokasi dan pendampingan."

`Negara belum terlalu hadir`

Pakar Kesehatan Masyarakat, Irvan Afriandi mengatakan, kasus Atirah bisa menjadi cermin dan pelajaran, apakah konstitusi negara tentang pemenuhan hak dasar masyarakatnya telah dijalankan oleh pemerintah daerah, maupun pusat.

Kondisi fasilitas kesehatan yang minim, akses yang sulit, dan terbatasnya jumlah tenaga kesehatan, menurut Irvan, mengindikasikan negara belum terlalu hadir dalam memenuhi hak dasar kesehatan warga Baduy.