Menyoal Ancaman Mobilisasi Komponen Cadangan

Parade prajurit Komponen Cadangan (Komcad) 2021
Sumber :
  • Youtube Biro Pers Presiden RI

VIVA – Direktur Eksekutif Imparsial Gufron Mabruri mengatakan, ancaman dalam UU Potensi Sumber Daya Nasional (PSDN) dinilai terlalu luas dan multitafsir yang meliputi ancaman militer, non militer dan hybrida. Hal ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan berbagai masalah di dalam praktiknya.

img_title UU Perampasan Aset Disahkan DPR, Ada 2 Pasal yang Langsung Jadi Perhatian KPK

"Kategori yang luas berpotensi menimbulkan konflik horisontal antara komponen cadangan dan masyarakat," kata Gufron dalam keteranagnnya, Jumat, 8 April 2022.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Dosen Fakultas Hukum Universitas Parahayangan Tristan Tri Moeliono menambahkan, pasal 4 UU PSDN yang mengatur semua bentuk ancaman (komunisme, agresi, terorisme, dll), sangat luas. 

img_title Kejagung Tahan Direktur Toba Pulp Lestari, Diduga Korupsi Lewat Manipulasi Transaksi Rugikan Negara Rp2 Triliun

Komponen cadangan 2021

Photo :
  • Youtube Sekretariat Presiden

"Semuanya isu ancaman dimasukan. Pembuat UU ini ada kecenderungan lupa atau tidak merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Naskah UU PSDB (mungkin) cacat prosesural karena kurang partisipasi publik," kata Tristan.

img_title Buron ke Luar Negeri, Penampakan Direktur PT TSI Ditangkap di Bandara Soetta

Tristan menganggap, UU PSDN terkesan harus ditanggapi dengan doktrin perang rakyat semesta. Mobilisasi komponen cadangan dan pendukung. Padahal mungkin semua ancaman tidak harus di hadapi dengan perang rakyat semesta dan melalui komponen cadangan. 

Sedangkan Ketua Centra initiative Al Araf menilai, UU PSDN mengandung pasal-pasal yang bertentangan dengan konstitusi dan HAM . Pengturan komponen cadangan dengan spektrum ancaman yang luas akan menimbulkan potensi konflik horisontal.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Komponen cadangan juga dapat potensial disalahgunakan untuk kepentingan diluar pertahanan dan itu yang berbahaya.

"Pengaturan sumber daya alam dan sumber daya buatan semestinya tidak perlu di atur dalam UU PSDN karena akan menimbulkan potensi konflik agraria," kata Al Araf. 
 

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra dengan Menhan Sjafrie Sjamsoeddin

Yusril dan Sjafrie Bahas Rencana Perubahan UU Pertahanan Negara

Perkembangan teknologi militer, perang siber atau cyber war, hingga kecerdasan buatan (AI) jadi sejumlah alasan pemerintah mendorong perubahan UU No.3 Tahun 2002.

img_title
VIVA.co.id
20 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut