Keluarga Eks Dirut Asabri Adam Damiri Segera Ajukan Kasasi
- vivanews/Andry
VIVA – Keluarga mantan Direktur Utama PT Asabri, Mayjen (Purn) Adam Rahmat Damiri segera mengajukan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta. Upaya kasasi akan tetap dilakukan meski hukuman Adam dipotong 5 tahun penjara.
Perwakilan keluarga Adam Damiri, Linda Susanti menyampaikan secara prinsip pihaknya sepakat perilaku korupsi harus diberantas. Namun, vonis harus dijatuhi kepada pihak yang terbukti bersalah.
"Tetapi, harus kepada si pelaku dan orang yang korupsi. Bukan kepada orang yang tidak bersalah," kata Linda, dalam keterangannya, Selasa, 7 Juni 2022.
Dia menghormati putusan PT DKI Jakarta yang memberikan potongan hukuman 5 tahun terhadap Adam. Vonis Adam sebelumnya 20 tahun penjara menjadi 15 tahun. Tapi, Linda mengatakan langkah kasasi tetap jadi pilihan.
"Kami tetap akan memperjuangkan kebenaran kasus ini dengan cara mengajukan kasasi," jelas Linda.
Pun, dia meyakini dalam kasus ini, Adam Damiri sebagai figur yang tidak bersalah. Ia bilang keluarga percaya Adam tak melakukan korupsi.
Selain itu, Adam dinilai tak punya niat untuk merugikan negara serta PT Asabri. Dia mengatakan demikian karena Asabri di era Adam justru meraup untung.
"Di Zaman pak Adam Damiri. PT Asabri selalu untung ratusan miliar rupiah. Dan, berkali-kali mendapatkan nilai WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) oleh KAP yang merupakan perpanjangan dari BPK," tutur Linda.
Kemudian, Adam Damiri juga mampu mendorong Peraturan Pemerintah (PP) 102 mengenai kesejahteraan TNI, Polri dan ASN. Menurut dia, hasil ikhtiar Adam sudah dirasakan oleh semua anggota Asabri di periode 2012-2016.
"Kita masih berjuang untuk sosok panutan (Adam Damiri). Kita berjuang untuk sosok ayah yang memang harus diperjuangkan. Karena beliau memang tidak bersalah," lanjutnya.
Dia menjawab soal putusan pengadilan yang menganggap Adam merugikan negara Rp2,7 triliun. Bagi dia, hal itu tidak berdasar. Alasannya, sejak Adam menjabat Dirut PT Asabri hingga kasus ini bergulir, uang Rp2,7 triliun tersebut masih ada dalam bentuk saham.
"Saham tersebut masih ada dan bukan hilang. Lalu, bagaimana jika saham tersebut dibuka kembali lalu negara dapat keuntungan?" ujarnya.
