- Dok. YKMI.
VIVA - Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI) aktif menyuarakan urgensi ketersediaan vaksin halal di Kongres Halal Internasional 2022 yang berlangsung 14-18 Juni di Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung. Mereka beranggapan Indonesia harus mampu memproduksi vaksin halal sendiri lantaran jumlah penduduknya yang mayoritas beragama Islam.
Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI) saat menggelar konferensi pers.
- Dok. YKMI.
“Ada sekitar 237 juta orang Indonesia yang beragama muslim. Seharusnya mereka bisa memiliki kepastian (jaminan) untuk mengkonsumsi vaksin halal,“ kata Ketua Bidang Media dan Edukasi YKMI, Megel Jekson, dalam sesi kedua forum Kongres Halal Internasional, dikutip pada Kamis, 16 Juni 2022.
Ia pun meminta MUI dan Kongres Halal Internasional untuk mendorong penggunaan vaksin halal bagi masyarakat muslim di Indonesia dan Asia Tenggara. Sebab, hingga saat ini, memang belum banyak vaksin halal yang tersedia di wilayah tersebut.
“Jika Indonesia bisa memiliki (memproduksi) vaksin halal maka kita juga secara otomatis akan men-grab up (mengambil) potensi konsumsi vaksin halal di Asia Tenggara,” katanya.
Islamofobia
Sementara itu, Direktur Eksekutif YKMI, Ahmad Himawan, menyampaikan salah satu faktor yang menyebabkan ketidaktersediaan vaksin halal adalah soal Islamofobia. Sebabnya, ada sejumlah pihak yang memang belum menganggap vaksin halal ini sebagai hak umat Islam di Indonesia.
“Ini (ketidaktersediaan) memang berkaitan erat dengan Islamofobia. Mereka memang tidak menganggap vaksin halal sebagai hak umat Islam,” kata dia.
Himawan pun mengingatkan kembali pentingnya ekosistem industri halal dalam melibatkan organisasi masyarakat sipil. Menurutnya, dengan keterlibatan tersebut maka semua putusan MUI dan resolusi kongres Halal akan dapat tersosialisasikan dengan baik ke masyarakat bawah.
Pemerintah Terus Dorong Produksi Vaksin Halal
Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH, Mastuki, yang hadir sebagai salah satu narasumber, menyatakan pemerintah masih terus berusaha untuk mendorong produksi vaksin halal di Indonesia. Salah satu penyebabnya, ungkap dia, putusan Mahkamah Agung yang memerintah ketersediaan dan pemberian vaksin halal bagi umat muslim di Indonesia.
“Putusan Mahkamah Agung itu mendorong perusahaan-perusahaan vaksin untuk mensertifikasi halal. Dan, komitmen BPJPH untuk mendorong varian produk vaksin yang digunakan (termasuk booster/ dosis lanjutan) memiliki sertifikasi halal juga. Dari sisi kebijakan, implikasi putusan MA mendorong pemerintah untuk peduli pada vaksin halal yang digunakan umat Islam di Indonesia,” katanya.
Bentuk YKMI Bangka Belitung
Imbas perjuangan vaksin halal, YKMI pun mendapatkan apresiasi dari sejumlah aktivis pemuda dan intelektual di Bangka Belitung. YKMI kemudian diminta untuk membentuk kepengurusan di Bangka Belitung.
“Terima kasih atas apresiasi dan dukungan dari rekan-rekan aktivis dan intelektual di Bangka Belitung. Agar kepentingan konsumen muslim di wilayah ini dapat dipenuhi, maka sudah tepat waktunya YKMI memiliki kepengurusan di Bangka Belitung,” ujar Himawan.
Selanjutnya, YKMI menunjuk aktivis pemuda Areng Permana sebagai Koordinator Daerah di Bangka Belitung. Pemberian amanat ini disampaikan langsung di dalam arena penyelenggaraan Kongres Halal Internasional 2022.
