Jakarta – DPR RI mengesahkan Slamet Edy Purnomo sebagai anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terpilih periode 2023-2028.
Hal ini disahkan dalam rapat paripurna DPR ke-26 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023, yang digelar di Gedung DPR, Selasa, 13 Juni 2023.
"Sidang dewan yang kami hormati, sekarang perkenankan kami, menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat apakah laporan Komisi XI DPR RI terhadap hasil uji kelayakan calon anggota BPK RI, periode 2023-2028 tersebut dapat disetujui?" tanya Wakil Ketua DPR Lodewijk F Paulus yang memimpin rapat paripurna.
"Setuju," jawab peserta sidang paripurna. Lalu Lodewijk mengetuk palu, tanda persetujuan.
Sebelum Slamet disahkan, Wakil Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi PDIP Dolfie Othniel Frederic Palit menyampaikan laporannya terhadap hasil uji kelayakan calon anggota BPK RI.
Rapat paripurna DPR (Foto ilistrasi).
- VIVA/ Anwar Sadat.
Dolfie mengatakan, pihaknya telah melakukan serangkaian kegiatan untuk menemukan pengganti salah satu anggota BPK RI yang berakhir masa jabatannya.
Pada 29-31 Mei 2023, kata Dolfie, Komisi XI menggelar RDPU untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap 12 calon anggota BPK RI.
"Komisi XI DPR RI menyepakati calon anggota BPK RI terpilih dengan perolehan suara terbanyak, yaitu Saudara Doktor Slamet Edy Purnomo memperoleh 32 suara dari jumlah total 56 suara," kata Dolfie.
Setelah itu, Dolfie meminta izin rapat paripurna DPR mengesahkan nama Slamet menjadi anggota BPK RI terpilih periode 2023-2028.
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia / BPK RI
- vivanews/Andry Daud
Setelah itu, Slamet dipanggil oleh Lodewijk untuk diperkenalkan kepada sidang dewan. Lodewijk menyampaikan pesan agar Slamet mampu bekerja dengan baik dan amanah.
"Pimpinan dewan mengucapkan selamat kepada calon anggota BPK RI periode 2023-2028, semoga dapat menjalankan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab dan amanah," kata Lodewijk.
PAN Yakin Dapat Lebih dari 4 Kursi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran
Jumlah jatah kursi menteri bagi PAN adalah kewenangan Prabowo Subianto untuk memutuskan.
