- istimewa
Jakarta - Otoritas Papua Nugini melalui parlemennya sudah meratifikasi RUU tentang Bebas Visa Indonesia. Dengan kebijakan itu, bagi warga negara Indonesia (WNI) yang mau ke Papua Nugini (PNG) tak perlu pakai visa.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana. Dia bilang ratifikasi bebas visa itu sudah ditandatangani.
“Ratifikasi bebas visa untuk WNI ke PNG sudah diketuk, disahkan dan ditandatangani,” kata Putu, dalam keterangannya, Selasa, 4 Juli 2023.
Putu pun berharap kunjungan Presiden Jokowi ke Papua Nugini pada 5 - 6 Juli 2023, juga membahas soal bebas visa untuk WNI. Sebab, menurut dia, Papua Nugini hanya tinggal mengumumkan saja terkait RUU bebas visa tersebut.
Ketua BKSAP DPR Putu Supadma Rudana dan PM Papua Nugini James Marape.
- istimewa
Dia mengapresiasi Jokowi yang melakukan kunjungan ke Papua Nugini. Kata Putu, kunjungan Jokowi ke Papua Nugini merupakan yang ketiga kali selama 9 tahun sebagai RI-1.
“Presiden tentu saja ingin hubungan kerja sama bilateral kedua negara ini bisa berjalan lebih baik ke depannya. Mudah-mudahan pada saat di sana, Presiden menyampaikan warga Indonesia bebas visa masuk ke Papua Nugini,” jelas legislator asal Bali tersebut.
Putu menambahkan dengan ratifikasi RUU itu, salah satu kerja sama antar parlemen Indonesia dengan Papua Nugini sudah terwujud. Putu juga turut menyinggung peresmian direct flight atau rute penerbangan dari Bandara Ngurah Rai, Bali menuju Bandara Internasional Jacksons Port Moresby, Papua Nugini.
Dia merasa bangga dengan apa yang diusahakan BKSAP DPR dalam 2 bulan terakhir ini bisa terwujud. Ia menceritakan delegasi BKSAP mesti bolak balik ke Papua Nugini pada 3 Mei-6 Mei dan 8-13 Juni 2023. Lalu, pada 22 Mei 2023 bertemu di Bali dalam soft diplomasi.
"PNG membuka diri dengan mewujudkan bebas visa dan adanya penerbangan direct flight dari Bali-Papua Nugini. Ini sejarah bagi kedua negara," tutur anggota DPR Fraksi Demokrat tersebut.
Putu menambahkan, momentum tersebut bisa meningkatkan hubungan dua negara bilateral antara RI dengan Papua Nugini. Menurut dia, hubungan itu baik konektivitas, ekonomi, investasi, pariwisata, sosial budaya dan pertahanan keamanan.
“Konektivitas akan kita dorong untuk meningkatkan segala bidang. Kita memang cukup lama absen di Papua Nugini dan negara pasifik," jelas Putu.
Adapun Sekretaris Jenderal Parlemen Papua Nugini, Kala Aufa Clerk of PNG Parliament membenarkan RUU tentang bebas visa Indonesia sudah diratifikasi. Dia bilang kebijakan itu tinggal diumumkan PNG dalam pemberlakuannya.
“RUU tentang bebas visa Indonesia sudah diratifikasi, tinggal diumumkan oleh Pemerintah PNG agar pemberlakuan bebas Visa segera dilaksanakan,” ujar Kala Aufa.
Jadwal Presiden Jokowi kunjungan ke Sydney, Australia lanjut ke Port Moresby, Papua Nugini dijadwalkan pada Senin-Rabu, 3-5 Juli 2023. Jokowi sebelumnya menyampaikan Australia dan Papua Nugini sebagai sahabat baik dan mitra strategis Indonesia di kawasan.
Setelah dari Sydney, Jokowi lanjutkan kunjungan ke Port Moresby, Papua Nugini untuk melaksanakan pertemuan dengan Perdana Menteri Papua Nugini, James Marape, dan Gubernur Jenderal Papua Nugini.
Beberapa pejabat negara turut mendampingi Presiden Jokowi saat ke Australia yaitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.
