Jokowi soal Utang Jet Tempur KF-21 Boramae: Saya Tanyakan ke Menkeu
- Antara
Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara mengenai proyek pesawat tempur KFX/IFX KF-21 Boramae, dimana Indonesia disebut masih memiliki kewajiban pembiayaan terhadap mitra Korea Selatan. Jokowi mengatakan akan menanyakan kepada Menteri Keuangan mengenai status proyek tersebut.
“Mengenai KFX nanti saya tanyakan ke Menteri Keuangan statusnya sampai di mana,” kata Presiden Jokowi usai peresmian Tol Cisumdawu di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Selasa.
VIVA Militer: Jet tempur KAK KF-21 Boramae militer Korea Selatan
- thedrive.com
Jokowi mengatakan bahwa dalam pertemuan dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 10 Juli 2023 siang, tidak ada pembahasan mengenai status proyek KFX tersebut.
“Mengenai isu-isu pertahanan saja, tapi tidak membahas juga mengenai KFX, tidak berbicara mengenai itu, mengenai KFX,” ujarnya.
Proyek kerja sama pesawat tempur KFX merupakan kerja sama Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan. Kedua negara bekerja sama mengembangkan pesawat tempur generasi 4.5 yang kemampuannya diyakini mendekati pesawat siluman terdepan dunia saat ini.
Hasil kerja sama KFX/IFX (Korea Fighter Xperiment/Indonesia Fighter Xperiment) diberi nama KF-21 Boramae. Dalam kerja sama jangka panjang itu, Pemerintah Korea Selatan mendanai 60 persen proyek pengembangan pesawat tempur itu, sementara Pemerintah Indonesia 20 persen, dan Korea Aerospace Industries (KAI) 20 persen.
Menteri Pertahanan Prabowo pada 6 Juli 2023 menegaskan dirinya bakal menyelesaikan dalam waktu dekat persoalan tunggakan kewajiban Indonesia dalam proyek kerja sama KFX.
“Saya kira ini akan selesai dalam waktu dekat karena ini suatu keputusan Presiden,” kata Prabowo.
VIVA Militer: Prototipe Pesawat Siluman KF-21 002
Pengembangan KF-21 Boramae saat ini berada pada tahap engineering and manufacturing development (EDM), yang diperkirakan berlangsung hingga 2026. Setelah itu, jet tempur akan masuk ke tahap produksi massal.
Pengembangan proyek pesawat tempur KFX/IFX tersebut memiliki landasan hukum dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 136/2014 tentang Program Pengembangan Pesawat Tempur IF-X. Pasal 23 Perpres tersebut mengatur soal pendanaan, yaitu pembiayaan proyek pesawat tempur itu dibebankan kepada APBN sesuai dengan kemampuan keuangan negara.
