Bantah Intervensi Proses Hukum Rocky Gerung, Andi Gani: Itu Kewenangannya Penyidik
- Dokumentasi KSPSI.
Jakarta – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea membantah dirinya mengatakan telah bertemu Kabareskrim Irjen Wahyu Widada guna menindaklanjuti ujaran kebencian yang dilakukan Rocky Gerung terhadap Presiden Jokowi.
"Saya tidak pernah mengatakan bertemu Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada untuk membahas kasus Rocky Gerung dan juga saya tidak pernah mengeluarkan pernyataan Bareskrim Polri segera tahan Rocky Gerung," kata Andi Gani kepada wartawan di Jakarta, Rabu 2 Agustus 2023
Andi Gani mengaku dirugikan dengan pemberitaan yang menyebutkan pihaknya seolah dapat mengintervensi hukum. "Hal ini dapat menimbulkan persepsi negatif di masyarakat relawan Jokowi mengintervensi Bareskrim," ujarnya.
Dia menyerahkan sepenuhnya proses hukum Rocky Gerung kepada pihak yang berwajib. "Kewenangan mentersangkakan dan menahan seseorang adalah domain penyidik, dan tidak seorangpun bisa mengintervensi hukum," tegasnya.
Rocky Gerung saat pemaparan tantangan bisnis di Jakarta Business School
- Ist
Sebelumnya, relawan Presiden Joko Widodo ramai-ramai mendatangi Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, untuk melaporkan Rocky Gerung atas dugaan penghinaan Jokowi. Namun, laporan polisi yang mereka ajukan ditolak polisi. Para relawan diarahkan hanya membuat aduan.
"Saya menyadari sulit untuk melanjutkan kasus penghinaan dengan kata-kata kasar dan tidak pantas dengan delik aduan, karena harus Presiden Jokowi sendiri sebagai korban yang melaporkan Rocky Gerung ke Polri," jelasnya.
Namun, dijelaskan Andi Gani masih ada perkara lain yang dapat menjerat Rocky Gerung ke kursi pesakitan. "Yaitu mengenai pernyataan Rocky mengenai IKN karena dapat dinilai sebagai penyesatan informasi," tuturnya.
Diketahui, Rocky Gerung kembali mengkritik Presiden Jokowi. Kali ini dia mengkritisi soal Ibu Kota Negara (IKN). Rocky Gerung menilai Jokowi keliru karena menawarkan proyek IKN ke Kanada.
Rocky Gerung mengibaratkan pencarian investor proyek IKN ini ibarat orang pacaran. Indonesia dianggap memaksa calon investor IKN.
"Artinya, tolol. Dia PHP calon pacar yang tidak menginginkan dia, maksa. Sekarang pergi ke China, maksa lagi. Itu yang saya katakan Pak Jokowi membuat kebijakan yang tolol sebagai Presiden. Kan beda nuansanya," ucap dia saat menjadi pembicara seminar Mimbar Mahasiswa di Universitas Darul Ulum (Undar) Jombang, Selasa 1 Agustus 20223.
