Hampir 10 Tahun Jokowi Memimpin, RI Dinilai Punya Pijakkan Kuat Jadi Negara Maju
- Biro pers Sekretariat Presiden.
Jakarta – Momentum HUT RI ke 78 ini, banyak digunakan oleh masyarakat untuk menilik perjalanan Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sudah menjabat hampir 10 tahun, atau 2 periode. Mesti tidak lepas dari kritik dan berbagai dinamika, tidak dapat dipungkiri 10 tahun kepemimpinan Jokowi telah menorehkan legacy-legacy yang luar biasa bagi Indonesia.
Dari peningkatan infrastruktur, penanganan pandemi, upaya menangani kesenjangan sosial, hingga reformasi birokrasi dan regulasi, perubahan positif dalam berbagai sektor telah menjadi pijakan bagi Indonesia untuk mewujudkan lompatan besar menuju status negara maju.
Presiden Jokowi pimpin Rapat Kabinet di Istana Merdeka, Jakarta
- Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden
Menurut pakar dan praktisi hukum terkemuka Indonesia, Melli Darsa, legacy yang dibangun oleh Presiden Jokowi menjadi batu pijakan penting dalam perjalanan Indonesia sebagai negara maju.
"Bapak Presiden Jokowi telah berhasil membuktikan pandangan awal banyak pihak, termasuk saya sendiri mengenai pemahamannya terhadap ekosistem regulasi dan hukum tata negara yang kompleks. Beliau berhasil membuat dobrakan-dobrakan yang diperlukan untuk membenahi regulasi di Indonesia yang amat penting untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha,” ujar Melli dalam keterangannya, Jumat 18 Agustus 2022.
Melli yang juga sempat menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan Regulasi KADIN periode 2015-2020 ini mengatakan, Presiden Jokowi walau kerap dikritisi dengan metode yang diambil, tidak dapat dipungkiri bahwa ia telah berhasil melakukan transformasi yang signifikan dalam bidang hukum dan regulasi di Indonesia melebihi dari Presiden sebelumnya di era pasca Reformasi.
"Dobrakan-dobrakan yang diperkenalkan oleh Presiden Jokowi dalam membenahi hukum dan regulasi di Indonesia telah memberikan dampak yang kuat yang akan berkelanjutan ke tahun-tahun yang mendatang," ujar Melli
Melli mengatakan, Jokowi memiliki komitmen kuat untuk meningkatkan kemudahan berbisnis dan menciptakan ekosistem finansial yang lebih baik. Fengan keberaniannya, Jokowi juga telah menghadirkan metode, konsep dan pranata hukum baru menunjukkan efektivitasnya untuk menciptakan solusi hukum atas permasalahan sosio ekonomi masyarakat yang ada.
"Kesemua ini turut memegang andil dalam membantu Indonesia meraih posisi yang lebih baik dalam peringkat ease of doing business secara global," jelasnya lebih lanjut.
Presiden Jokowi pimpin rapat terbatas evaluasi pelaksanaan KTT G20
- Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden
Berdasarkan ranking Ease of Doing Business (EoDB) yang dirilis oleh World Bank dimana mencakup penilaian untuk indikator terkait kemudahan izin konstruksi, akses listrik, pengurusan legalitas properti, fasilitas kredit, perpajakan, prosedur ekspor-impor, sampai perlindungan hukum terhadap investor yang memiliki saham minoritas, pada tahun 2015, Indonesia berada di peringkat 114 dari 190 negara.
"Sedangkan saat ini pada tahun 2023, peringkat Ease of Doing Business (EoDB) Indonesia ada di peringkat 73 dan 190 negara," ujarnya
Melli juga menyoroti pentingnya keberlanjutan dari legacy yang telah diwariskan oleh Jokowi. Dalam pandangannya, pembangunan Indonesia harus terus berlanjut di atas fondasi yang telah diletakkan selama sepuluh tahun pemerintahan Jokowi.
"Indonesia harus berjalan menuju masa depan dengan membangun pada legacy ini. Kontinuitas dalam pembangunan akan menjadi kunci menuju visi Indonesia Emas 2045," tutup Melli.
