KPK Sebut Ratusan Miliar Dana Bansos Tak Tepat Sasaran, Ada ASN Juga Terima
- ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama dengan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini melakukan pertemuan demi membahas data penerima bantuan sosial (bansos). KPK dan Kemensos berhasil menemukan adanya salah sasaran.
Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan bahwa ratusan ribu penerima bansos itu ternyata punya penghasilan yang cukup. Adapun penemuan tersebut didapat berdasar pada data NIK yang didapat saat Mensos Risma berkunjung ke BPJS Ketenagakerjaan.
"Dari Bu Mensos datang ke NIK dulu, supaya ini update dari NIK datang ke BPJS TK, keluarlah data-data ini bahwa ada 493 ribu ternyata penerima upah di atas upah minimum provinsi atau daerah. Artinya dia terindikasi sebenarnya menerima upah, dia bekerja, menerima upah, layak terindikasi," ujar Pahala kepada wartawan, Selasa 5 September 2023.
Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan
- ANTARA FOTO
Kata Pahala, penerima bansos yang salah sasaran itu kerap terjadi di Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur. Kekinian data itu saat ini tengah diperbaiki.
Adapun data sebanyak 493 ribu itupun terkait dengan salah sasaran mengenai penerimaan bansos di cocokan dengan data yang terdapat di Badan Kepegawaian Negara (BKN). Walhasil, ada puluhan ribu Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menerima bansos itu.
"Kita padankan data dengan BKN, mau lihat siapa yang terindikasi ASN. Ternyata kita temukan sekitar 23,8 ribu itu memiliki pekerjaan sebagai ASN," kata dia.
Lebih jauh, kata Pahala, dari 493 ribu orang yang salah sasaran dalam penerimaan bansos tersebut, negara diperhitungkan sudah mengalami kerugian sebanyak Rp 523 miliar dalam program bansos yang tidak tepat sasaran.
"Ini nilai ketidaktepatan ini kita hitung sekitar Rp 523 miliar per bulan karena salah kita kasih ke orang yang sebenarnya tidak tepat. Tapi khusus untuk ASN dan yang penerima upah itu, kita estimasi Rp 140 miliar per bulan itu sebenarnya kita nggak tepat kasihnya," ungkap Pahala.
Pahala mengatakan data bansos salah sasaran itu akan diperbaiki dalam satu bulan ke depan oleh instansi terkait. Perbaikan data tersebut diharapkan mengurangi penerimaan bansos yang salah sasaran.
"Tapi yang ini orang miskin nggak dapat, orang kaya malah dapat. Itu aja penyakit bansos," tukasnya.
Eks Penyidik KPK: Siapa Saja Bisa Daftar Capim KPK Termasuk Irjen Karyoto
Istana menjelaskan bahwa sejumlah nama calon pimpinan KPK sudah digodok. Sejumlah nama pun sudah bisa mandaftarkan diri dari pihak manapun.
