Dapat Penghargaan Tokoh Kedaulatan Negara, Prabowo: Ini untuk Prajurit TNI-Polri
- dok. Istimewa
Jakarta – Menteri Pertahanan sekaligus capres dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo Subianto berhasil mendapatkan penghargaan kategori Tokoh Peneguh Kedaulatan Negara dalam acara yang dilaksanakan oleh detikcom Awards 2023 di Jakarta pada Kamis, 21 September 2023.
Penghargaan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Chairul Tanjung kepada Menhan Prabowo Subianto. Setelah mendapatkan penghargaan tersebut, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memberikan tanggapannya.
"Pak Chairul Tanjung, saudara-saudara sekalian, para tokoh nasional yang hadir, dan detik.com. Sebetulnya saya berdiri di sini mau protes. Saya tidak pantas menerima ini," kata Prabowo Subianto seperti dilansir dari laman resmi Kementerian Pertahanan.
Prabowo Subianto dan Chairul Tanjung
- dok. Istimewa
Hal itu karena menurut Prabowo Subianto bukan dirinyalah yang merupakan tokoh penegak kedaulatan negara, namun ratusan ribu prajurit TNI-Polri dan semua lembaga Kementerian/Lembaga lah yang juga ikut berperan menegakkan kedaulatan negara.
"Jadi saya menerima penghargaan ini atas nama mereka semua," akhir kata Menhan.
Menhan Prabowo meraih penghargaan sebagai Tokoh Peneguh Kedaulatan Negara. Penghargaan tersebut diberikan karena dia dianggap berprestasi dan berperan dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Prabowo Subianto
- dok. Istimewa
Salah satu hal yang telah dilakukan Prabowo adalah dengan memperkuat pertahanan negara dalam menghadapi ancaman dari luar berupa pembelian Alutsista bagi TNI mulai dari pesawat tempur, rudal, radar, kendaraan tempur, hingga kapal selam.
Selain itu, penguatan industri pertahanan dalam negeri, hingga diplomasi pertahanan di tingkat global. Kemudian, dalam acara tersebut ada lebih dari 15 nominasi penghargaan yg diberikan dari berbagai sektor.
Penilaian kategori penghargaan ditentukan pada indikator mulai dari inovasi, dampak, kualitas, relevansi hingga keberlanjutan melalui metode polling, survei dan FGD.
Hamdan Zoelva Soroti Revisi UU MK: Ancaman Sangat Serius terhadap Negara Hukum
Pemerintah dan DPR tengah jadi sorotan karena membahas revisi UU MK secara diam-diam.
