VIVAnews - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia BNP2TKI Jumhur Hidayat mengatakan jumlah
tenaga kerja Indonesia ilegal di Malaysia mencapai 1 juta orang.
Kerana itu, pemerintah Indonesia melalui BNP2TKI akan melakukan pemutihan dokumen bagi TKI. Menurut Jumhur, pemutihan untuk menghindari aksi deportasi besar-besaran yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia terhadap TKI.
"Saat ini proses pemutihan sedang berlangsung, tapi ternyata prosedurnya sulit sebab pihak imigrasi harus mencocokkan kembali data yang ada," ujar Jumhur usai meninjau lokasi pelayanan satu pintu di Mataram, Kamis, 18 Desember 2008.
Lebih lanjut dia mengatakan terdapat 230 ribu TKI yang bekerja di Saba dan Serawak Malaysia yang tengah melakukan pemutihan dokumen. Dari jumlah tersebut 30 ribu orang TKI belum memperoleh dokumen resmi.
Untuk memudahkan proses pemutihan itu maka pihak imigrasi merubah prosedurnya dengan cara meminta kesaksian dua orang rekan
TKI yang bersangkutan tentang keberadaannya di Malaysia. Dengan demikian TKI yang hendak membuat dokumen baru tidak perlu kembali kedaerahnya untuk mencocokkan identitas di Kantor imigrasi.
Sementara itu, proses serupa juga dilakukan terhadap Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia melalui Pangkal Pinang. Dalam hal ini BNP2TKI telah membangun kantor di pelabuhan pangkal pinang untuk melayani TKI yang hendak mengurus dokumen barunya.
Jumhur mengatakan hingga saat ini terdapat sekitar tiga ribu TKI setiap bulannya di deportasi dari Malaysia melalui Tanjung Pinang.
Maka itu dia berharap pemerintah daerah berkoordinasi dengan agen penyalur TKI untuk memberikan pelatihan tepat guna kepada para TKI.
Laporan: Edy Gustan/Mataram
PKB Buka Pintu untuk Khofifah Maju di Pilgub Jatim, Cak Imin: Nggak Ada Diskriminasi
Ketum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyampaikan bahwa partainya tetap terbuka untuk Khofifah Indar Parawansa jika ingin maju Pilgub.
