Eks Mentan SYL Batal Penuhi Panggilan KPK terkait Kasus Korupsi di Kementan
- ANTARA Foto
Jakarta – Mantan Menteri Pertanian (Mentan) RI Syahrul Yasin Limpo batal menghadiri pemanggilannya sebagai saksi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan dugaan kasus korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) RI. Dia tak bisa hadir hari ini lantaran ingim bertemu sang ibu di kampung halamannya.
"Saya menghormati KPK, namun izinkan saya terlebih dahulu menemui ibu di kampung," ujar Syahrul Yasin lewat kuasa hukumnya, Rabu 11 Oktober 2023.
Syahrul Yasin Limpo Sampaikan Surat Pengunduran Diri Sebagai Mentan ke Mensesneg
- VIVA/ Ahmad Farhan Faris
Kendati demikian, tim kuasa hukum Syahrul Yasin Limpo tetap akan datang ke KPK. Mereka datang untuk melakukan penjadwalan ulang panggilan Syahrul Yasin Limpo.
"Pada surat tersebut disampaikan bahwa pada prinsipnya Syahrul Yasin Limpo sangat menghormati kewenangan dalam Penyidikan KPK dan tetap berkomitmen untuk koperatif menjalani proses hukum ini," ujar Ervin Lubis tim hukum SYL.
Ervin menuturkan sang ibu Syahrul Yasin Limpo jatuh sakit hari ini. Maka dari itu, Syahrul akan menemui sang ibu yang sudah berumur 88 tahun tersebut.
"Sebagai seorang anak, hal tersebut diharapkan dapat semakin memberikan keteguhan hati dalam menghadapi situasi saat ini," kata dia.
"Kami akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Penyidik terkait dengan waktu penjadwalan ulang. Semoga faktor kemanusiaan ini dapat dipertimbangkan," lanjutnya.
Sejatinya, KPK rencananya memanggil Syahrul Yasin Limpo hari ini berkapasitas sebagai saksi di dugaan kasus korupsi di Kementan RI.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), telah mengajukan upaya pencegahan terhadap 9 orang yang diduga ada keterkaitannya dengan kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Nama Syahrul Yasin Limpo, eks Menteri Pertanian termasuk dalam orang-orang yang dicegah itu.
Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, menjelaskan kalau 9 orang tersebut dicegah agar tidak bepergian ke luar negeri. Hal itu dilakukan, guna mempermudah proses pendalaman lebih jauh atas dugaan korupsi di Kementan.
"Dengan telah bergulirnya penyidikan perkara dugaan korupsi di Kementan RI, maka sebagai bentuk back up & support dalam memperlancar proses penyidikan tersebut, saat ini KPK telah ajukan 9 orang untuk dicegah melakukan perjalanan ke luar negeri," kata Ali Fikri kepada wartawan, Jumat 6 Oktober 2023.
Gedung KPK (Foto Ilustrasi)
- KPK.go.id
Ali menuturkan, 9 orang tersebut yang dicegah merupakan mereka yang sudah menjadi tersangka di kasus itu. Pencegahan itu, lanjut Ali, diajukan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham untuk jangka 6 bulan. Artinya, orang yang dicegah itu tidak bisa pergi ke luar negeri hingga bulan April 2024 nanti.
"Pengajuan cegah ini ditujukan pada Dirjen Imigrasi Kemenkumham RI untuk 6 bulan pertama sampai dengan nanti bulan April 2024 dan tentu dapat diperpanjang sesuai kebutuhan penyidikan," kata Ali.
Jubir KPK mengingatkan para tersangka dugaan korupsi di Kementan agar bisa kooperatif ketika dibutuhkan untuk memberikan sebuah keterangan.
"Mereka yang dicegah agar tetap berada di dalam negeri sehingga KPK ingatkan untuk para pihak tersebut, kooperatif mengikuti proses hukum ini," katanya.
