- VIVA/Supriadi Maud
Makassar – Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin baru-baru ini membuat pernyataan mengejutkan. Pasalnya, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri ini menyebut bahwa Pemprov Sulsel saat ini mengalami kebangkrutan hingga defisit anggaran senilai Rp 1,5 triliun tahun 2023.
"Hari ini saya harus terbuka ke semua yang terhormat semua pimpinan dan anggota DPRD yang ada, kita defisit Rp 1,5 triliun, Sulsel ini bangkrut," kata Bahtiar saat pidato pengantar nota keuangan dan rancangan peraturan daerah Sulsel tentang APBD 2024 dalam rapat paripurna di DPRD Sulsel, Rabu 11 Oktober 2023.
Bahtiar mengaku sangat prihatin akan situasi tersebut. Sebab, kebangkrutan itu diawali sejak kepemimpinan Andi Sudirman Sulaiman (ASS). Kondisi ini diibaratkan Bahtiar seperti kapal yang akan tenggelam. "Saya ini pemimpin nahkoda, kapal Sulsel sudah ibarat sudah mau tenggelam," ungkap Bahtiar
Bahtiar mengaku bahwa posisi saat ini di Sulsel sangat sulit, sebab dirinya yang baru saja menjalankan roda pemerintahan di Pemprov Sulsel selama 37 hari mengaku mendapat warisan defisit APBD Rp 1,5 T dari Andi Sudirman.
PJ Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin
- Istimewa
Kekeliruan Perencanaan
Bahtiar pun menjelaskan bahwa defisit Rp 1,5 Triliun itu disebabkan adanya kekeliruan dalam perencanaan APBD. Perencanaan program itu disebut tidak sesuai dengan porsi anggaran yang tersedia. Kemudian kekeliruan itu, kata Bahtiar sudah dilakukan selama bertahun-tahun oleh pemerintahan sebelumnya.
"Jadi ini karena adanya perencanaan keliru bertahun-tahun kan. Program lama itu perencanaan di langit uangnya tidak ada. Jadi defisit itu artinya tidak sesuai apa yang diomongin. Misalnya tulis APBD Rp 10,1 (triliun) yah defisit Rp 1,5 artinya aslinya uangmu hanya Rp 8,5 T kan itu berarti 1,5 tidak ada duitnya," beber Bahtiar.
Bahtiar juga menyebut penyebab lain Pemprov Sulsel defisit. Kata dia, adanya utang DBH yang menumpuk berdasarkan temuan BPK. Kemudian, uang perlahan habis di Pemprov Sulsel juga disebabkan karena anggaran sudah diklaim termasuk dana bagi hasil daerah (DBH) untuk kabupaten/kota.
"Kemudian penyebab lain, karena ada utang dari tahun lalu sudah audit BPK, ini harus diluruskan. Kenapa tidak ada duitnya? Satu, uangnya orang (daerah) yang kau (provinsi) klaim jadi duitmu, Rp 850 miliar DBH kabupaten/kota, kan begitu," jelasnya.
Lebih jauh, Bahtiar membeberkan bahwa defisit ini dominan disebabkan DBH sebanyak Rp 850 miliar yang harus dibayarkan ke kabupaten/kota. Kemudian, sisanya merupakan temuan BPK tahun lalu soal DBH yang belum dibayarkan sampai saat ini.
"DBH yang haknya untuk kabupaten kota, yang porsi terbesarnya memang di situ. Maka caranya menyelamatkan kabupaten ini, hentikan semua program dulu. Kemudian anak-anaknya yakni OPD Pemprov tidak usah belanja lagi, kenapa kita mau belanja sementara masih ada utang, iya kan?," jelasnya.
Bahtiar juga menyebut jika saat ini Pemprov Sulsel pengeluarannya lebih besar ketimbang pemasukan. Sehingga
Bahtiar pun menegaskan akan berusaha sekuat mungkin menormalkan kembali Provinsi Tanah Kelahirannya itu.
"Saya akan ambil upaya penyelamatan. Sebab sebagai orang Bugis Makassar ketika saya mengambil tanggungjawab saya tidak akan lari dari tanggungjawab," katanya memungkasi.
