- VIVA/Farhan Faris
Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melantik Nawawi Pomolango sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sementara menggantikan Firli Bahuri di Istana Negara, Jakarta pada Senin, 27 November 2023.
Pengangkatan Nawawi berdasarkan Surat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 116P/2023 tentang pemberhentian sementara Ketua merangkap Anggota KPK dan pengangkatan Ketua sementara KPK masa jabatan 2019-2024, yang dibacakan oleh Deputi Administasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara, Nanik Purwanti.
Nawawi Pomolango dilantik sebagai Ketua KPK sementara menggantikan Firli Bahuri
- VIVA/Farhan Faris
Nawawi mengaku mendapatkan arahan dari Presiden Jokowi usai membaca janji dan sumpah jabatan sebagai Ketua KPK sementara.
“Beliau tadi dengan mimik ini aja, kalau membaca tapi ada satu ucapan hati-hati dalam menjalankan tugas,” kata Nawawi.
Menurut dia, ada tugas berat yang akan dihadapinya usai dilantik menjadi Ketua KPK sementara oleh Presiden Jokowi. Memang, Nawawi telah menjabat Wakil Ketua KPK sebelum dilantik menggantikan Firli Bahuri sebagai Ketua KPK sementara.
“Ada tugas berat yang diberikan kepada kami. Sebelumnya kan kami sudah mengemban tugas ini sebagai Wakil Ketua, tapi kemudian dengan segala dinamika berkembang berlangsung semua,” ujarnya.
Nawawi Pomolango dilantik sebagai Ketua KPK sementara menggantikan Firli Bahuri
- VIVA/Farhan Faris
Nawawi mengakui kepercayaan publik kepada lembaga antirasuah mulai tergerus. Menurut dia, semua sudah mengetahui situasi yang terjadi di KPK saat ini. Dimana, Firli Bahuri sebagai Ketua KPK ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan oleh Penyidik Polda Metro Jaya terhadap mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo.
“Teman-teman sudah tahu seperti apa situasi yang sekarang dihadapi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sampai tiba pada titik yang seperti ini, kami ditunjuk untuk menjadi ketua sementara,” jelas dia.
Maka dari itu, Nawawi langsung kembali ke Gedung Merah Putih KPK untuk mengumpulkan pimpinan dan pejabat struktural KPK guna mengadakan rapat pimpinan membahas segala hal yang harus dilakukan dan apa saja yang menjadi skala prioritas.
“Barangkali kita berbincang mengenai segala hal yang banyak harus kita lakukan, dalam menjadi skala prioritas kita, karena banyak menyikapi situasi yang dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi. Satu hal paling bisa menjadi beban karena tergerusnya rasa kepercayaan masyarakat itu,” pungkasnya.
