Hakim Arief Hidayat Sebut Pemilu 2024 di Indonesia Jadi Sorotan Negara Lain, Kenapa?
- Tangkapan layar MK
Jakarta – Anggota Hakim Konstitusi Arief Hidayat mengatakan bahwa pemilu 2024 di Indonesia menjadi sorotan sejumlah negara di dunia. Hal tersebut diketahui Arief karena dirinya melakukan pertemuan sejumlah hakim konstitusi setiap negara.
Arief menjelaskan hal itu ketika sidang sengketa hasil pilpres 2024 yang digelar di Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat 5 April 2024.
"Saya pada waktu terakhir ditugaskan kepada Mahkamah Konstitusi ke Venice itu ada pertemuan biro MK sedunia, saya hadir disana para ketua asosiasi MK yang hadir disitu dari seluruh dunia mewakili benua-benua menanyakan kepada saya mengenai pilpres dan pileg di Indonesia," ujar Arief di ruang sidang.
"Jadi ini mendapat perhatian sangat luas sehingga ada pendidikan sosial ada pendidikan politik yang harus kita lakukan dalam persidangan ini," lanjutnya.
Ketua MK Suhartoyo (tengah), bersama hakim Arief Hidayat dan Saldi Isra di sidang Perselisihan Hasil Pilpres 2024
- VIVA/M Ali Wafa
Arief menjelaskan bahwa pemanggilan kepada empat menteri kabinet Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) itu juga menjadi salah satu alasan karena pemilu di Indonesia sudah menjadi sorotan tingkat Internasional.
"Oleh karena itu perlu saya sampaikan ada payung yang harus saya sampaikan atau kerangka yang harus kita sampaikan dulu," kata dia.
"Ada dalil dari pemohon kedua pemohon itu yang menyebabkan Mahkamah memerlukan penjelasan dari bapak Menko dan ibu Menkeu. Begini juga ini untuk pendidikan karena sidang Mahkamah Konstitusi itu mendapat perhatian publik yang sangat luar biasa, tidak saja di nasional tapi juga internasional," imbuhnya.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) akan melanjutkan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pilpres hari ini, Jumat, 5 April 2024 pagi. Sidang kali ini beragendakan pemeriksaan empat menteri di Kabinet Indonesia Maju. Sidang dimulai pukul 08.00 WIB.
Keempat menteri yang dipanggil MK antara lain, Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini.
"Agenda persidangan untuk mendengar keterangan-keterangan dari para menteri yang sudah kita agendakan, termasuk dari DKPP," kata Ketua MK Suhartoyo di Gedung MK, Jakarta Pusat, dikutip Jumat, 5 April 2024.
Meski beragendakan mendengar keterangan keempat menteri dan DKPP, Suhartoyo tetap meminta pihak pemohon yakni kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD serta pihak terkait yaitu KPU, Bawaslu dan kubu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka hadir dalam sidang.
Suhartoyo lantas mengingatkan, dalam sidang kali ini hanya hakim yang boleh mengajukan pertanyaan kepada para menteri dan DKPP. "Tetap komitmennya tidak boleh mengajukan pertanyaan dan itu hanya untuk para hakim yang akan mengajukan pendalaman," jelasnya.
