"Polri Mestinya Tak Berada di Bawah Presiden"

Bentrokan
Sumber :
  • ANTARA/Yusran Uccang

VIVAnews - Gesekan antara polisi dan massa dalam aksi demonstrasi di Bima, NTB memunculkan wacana restrukturisasi Kepolisian. Agar polisi tak jadi lembaga super.

Adalah politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang menjadi Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat, Mayor Jenderal (Purn) Tubagus Hasanuddin yang mengeluarkan wacana itu.

Ia menilai, reformasi Polri justru meniru gaya dan cara-cara militer, dari mengayomi menjadi "melibas", dari hanya melumpuhkan menjadi "mematikan". Untuk itulah, Tubagus mengatakan, Polri tak berada langsung di bawah Presiden. Tapi di bawah kementerian, seperti halnya Kementerian Pertahanan yang menaungi TNI.

Pendapat Tubagus diamini Pengamat Militer, Muhajir Efendi. Ia menyebut, ada kesalahan sistem hingga akhirnya polisi menjadi superbodi. "Saya yakin peristiwa seperti di Bima akan berlanjut di daerah lain. Karena memang ada kesalahan sistem. Polisi menjadi lembaga superbodi soalnya berada di bawah presiden langsung," kata Muhajir Efendi yang juga Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Jatim, Selasa 27 Desember 2011.

Seharusnya, Polri di bawah kementerian, seperti halnya TNI. Menurutnya, kepolisian tidak harus di bawah Kemendagri. Tetapi yang ideal berada di bawah pembantu presiden. Bukan persoalan sulit untuk mengubahnya.  "Itu tergantung presiden, yakni segera melimpahkan wewenangnya terkait urusan kepolisian itu," lanjut dia.

Ditambahkan dia, reformasi kepolisian harus dijalankan dengan maksimal. Dan, Muhajir menyebut, itu akan menjadi bahan workshop di Filipina yang dilaksanakan awal tahun.

"Awal tahun saya akan menghadiri workshop di Filipina, yang membahas reformasi kepolisian se-Asia Tenggara, yang memang tidak layak berada di bawah Presiden atau Perdana Menteri," jelasnya.

Lantas apa pendapat Polri? Kepada VIVAnews.com, Kepala Divisi Humas Polri, Inspektur Jenderal Saud Usman Nasution mengatakan, semua pihak boleh saja berwacana.

"Silakan mereka berwacana, kami tidak perlu berkomentar. Yang penting kami bekerja secara profesional saja," kata dia.

Laporan: Tudji Martudji | Surabaya, umi

Ini Peran dan Kontribusi Bea Cukai Terhadap Penerimaan Negara dan Pengawasan Perdagangan
Gelombang Cuaca Luar Biasa Panas Melanda Asia Selatan dan Tenggara

61 Killed Over Heatwave in Thailand so far This Year

Heatwave has killed 61 people in Thailand so far in 2024, more than in all of 2023, the health ministry said on Friday (May 10) after weeks of scorching weather across th

img_title
VIVA.co.id
11 Mei 2024