- Banjir Ambarita/Papua
VIVAnews - Jelang peringatan HUT Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka 1 Juli mendatang, aparat kepolisian mengaku telah meningkatkan status keamanan di provinsi paling timur Indonesia itu pada posisi siaga I.
Status itu dikeluarkan sebagai bentuk antisipasi gangguan keamanan dari kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab yang bertujuan menciptakan kekacauan.
Kapolres Jayapura AKBP, Alfred Papare, di Papua, Jumat, 29 Juni 2012, mengatakan, sebanyak 300 personel ditambah 2 satuan setingkat kompi (SSK) anggota TNI disiagakan menjelang 1 Juli. "Gabungan TNI dan Polri ini akan lebih mengintensifkan patroli dan razia di sejumlah tempat," katanya.
Alfred mengatakan, aparat kepolisian juga akan mendirikan sejumlah pos sementara di sejumlah tempat yang dianggap rawan. "Kami akan tempatkan sejumlah anggota di beberapa titik yang dianggap rawan," tuturnya.
Sementara itu, sejumlah kepala suku di wilayah Papua mengimbau masyarakat agar tidak terprovokasi dengan hasutan dari sejumlah kelompok yang ingin mengganggu ketertiban. "Tetaplah beraktivitas meski juga tetap waspada," ujar Philipus Halitopo, Kepala Suku Pegunungan di Jayapura, Keerom dan Sentani.
Philipus juga meminta masyarakat asli maupun pendatang di Papua untuk tidak mudah percaya dengan pesan singkat yang beredar terkait rencana pengibaran bendera Bintang Kejora (simbol separatis).
Saat ini, juga beredar kabar bahwa kelompok OPM pimpinan Lambert Pekikir akan membuat bebunyian yang meminta masyarakat tidak beraktivitas pada saat itu.
Philipus meminta agar Lambert Pekikir yang hendak mengibarkan bendera Bintang Kejora pada 1 Juli dalam rangka memperingati HUT TPN OPM untuk mengurungkan niatnya.
"Saudaraku Lambert Pekikir, hentikan niat tersebut, karena tidak menyelesaikan masalah. Papua juga tidak lantas merdeka kalau Bintang Kejora berkibar," tandasnya.
Hal senada juga dikatakan Kepala Suku Dani, Bion Tabuni, yang meminta masyarakat tidak terpengaruh dengan sejumlah isu menjelang 1 Juli. Bion juga mendesak Lambert Pekikir menghentikan niatnya, karena suku Dani masih berduka usai tewasnya Mako Tabuni dan seorang pemuda.
Pendapat senada juga disampaikan Kepala Suku Mee Paniai Beny Gobay yang menilai TPN OPM memang sengaja ingin menciptakan keresahan di masyarakat. (art)
Stafsus Menkeu: Bea Cukai Bukan Keranjang Sampah
Staf khusus atau Stafsus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategi, Yustinus Prastowo menyatakan, bila Bea Cukai bukanlah keranjang sampai.
