Sumber :
- ANTARA/Andika Wahyu
VIVAnews -
Mahkamah Agung menerbitkan peraturan baru (Perma) yang melengkapi Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Dengan Perma bernomor 1 tahun 2013 itu, penyidik bisa memohonkan penyitaan atas rekening-rekening yang dicurigai tersangkut pidana.
"Diteken tanggal 29 Januari kemarin. Ke depannya ini bisa jadi semacam pembuktian terbalik. Ini berlaku terhadap permohonan perampasan harta kekayaan," kata Kabiro Hukum dan Humas MA Ridwan Mansyur saat dihubungi VIVAnews, Kamis 7 Februari 2013.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Doa Ibunda untuk Ernando Ari dan Indonesia U-23
"Diteken tanggal 29 Januari kemarin. Ke depannya ini bisa jadi semacam pembuktian terbalik. Ini berlaku terhadap permohonan perampasan harta kekayaan," kata Kabiro Hukum dan Humas MA Ridwan Mansyur saat dihubungi VIVAnews, Kamis 7 Februari 2013.
Penyidik, kata dia, bisa mengajukan rekening mencurigakan atau tak bertuan ke pengadilan untuk diadili. Melalui hakim tunggal, pengadilan akan memutuskan apakah rekening itu terkait tindak pidana atau tidak. Jika iya, rekening tersebut akan disita untuk negara.
Pengadilan juga memberikan waktu bagi siapapun untuk mengklaim rekening dan transfer-transfer mencurigakan dari dan ke rekening itu. "Tapi, yang bersangkutan harus bisa membuktikan uang dalam rekening tersebut tidak berasal dari tindak pidana. Ada hukum acaranya kok," katanya.
Lebih lanjut Ridwan menjelaskan bahwa Perma ini merupakan hasil kerja sama MA dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. (umi)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Penyidik, kata dia, bisa mengajukan rekening mencurigakan atau tak bertuan ke pengadilan untuk diadili. Melalui hakim tunggal, pengadilan akan memutuskan apakah rekening itu terkait tindak pidana atau tidak. Jika iya, rekening tersebut akan disita untuk negara.
