SBY: Rakyat Aceh, Mari Lihat ke Depan, Bukan ke Belakang

VIVAnews – Presiden Susilo Bambang Yudhyono mengingatkan kepada semua pihak agar masalah bendera dan lambang daerah Aceh, yang dipandang memuat unsur separatis, tidak dilihat sebagai masalah politik, karena telah diatur dalam Undang-Undang.

“Saya menugaskan Mendagri dan Menko Polhukam untuk berkomunikasi dengan baik dan konstruktif. Mendagri sudah ke Aceh bertemu pimpinan Aceh. Harapan saya, pembicaraan berhasil dengan baik sesuai UU yang berlaku, dan segala sesuatu bisa berjalan baik,” ujar SBY usai salat Jumat di Masjid Kompleks Istana Merdeka, Jakarta, Jumat 5 April 2013.

SBY menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin mundur ke belakang di mana Aceh dulu berkonflik selama kurang lebih 30 tahun. “Saya ingin kita sama-sama membangun menuju masyarakat Aceh yang aman, damai, dan lebih sejahtera. Lihat ke depan, bukan ke belakang,” katanya.

Sebagai bagian dari sikap melihat ke depan itu, maka SBY sebelumnya telah mengeluarkan amnesti kepada seluruh anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM). “Maka pikiran-pikiran yang bisa ditafsirkan sebagai kelanjutan dari gerakan pemisahan diri harus dihentikan. Di situlah kita harus meletakkan isu lambang daerah di Aceh ini,” ujar dia.

SBY berharap, dalam waktu satu sampai dua minggu, masalah perbedaan pandangan soal bendera dan lambang daerah itu bisa selesai dan tak ada gangguan apapun atas masalah tersebut. “Yang jelas Merah Putih harus berkibar di seluruh tanah air. Itu bendera kita. Daerah bisa saja memiliki lambang, tetapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ketentuan UU, serta semangat dan jiwa bahwa ada satu bendera kedaulatan kita, yaitu sang Merah Putih,” kata dia.

Terkait persoalan bendera Aceh yang menyerupai bendera GAM itu pula, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan mengundang Gubernur Nangroe Aceh Darussalam, Zaini Abdullah, untuk membahasnya. “Saya ingin bicarakan masalah ini agar Aceh tetap tenang dan damai, serta kesejahteraan rakyat ditingkatkan,” ujarnya.