ICW: 40 Calon Hakim Ad Hoc Tipikor Tidak Layak

Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai 45 persen calon hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi bermasalah dan 55 persen diragukan kredibilitasnya. Hal itu diungkapkan oleh Peneliti ICW, Tama S Langkun dalam konferensi pers di kantornya, Minggu, 18 Agustus 2013. "18 orang dari 40 calon hakim adhoc Tipikor di tingkat pertama dan banding diduga bermasalah," kata Tama.

Dari hasil penelusuran di Jakarta dan beberapa daerah lainnya, ICW menemukan bahwa sejumlah calon hakim adhoc Tipikor itu tidak memiliki

yang jelas di bidang hukum atau pemberantasan korupsi, punya afiliasi dengan partai politik, dan pernah terlibat dalam kasus korupsi.

Dari 40 calon hakim adhoc yang ada, ICW tidak menemukan adanya satu calon pun yang memenuhi kriteria untuk diloloskan menjadi hakim ad hoc Tipikor.

Berdasarkan hal itu, ICW meminta Mahkamah Agung selaku panitia seleksi tidak perlu memaksakan kehendak dalan pemilihan hakim ad hoc Tipikor.

"Hal ini penting agar tidak terjadi lagi hakim Tipikor yang ditangkap oleh penegak hukum atau munculnya putusan-putusan yang dinilai kontroversial," tutur dia.

Tak hanya itu, ICW juga mendorong adanya moratorium atau penghentian sementara seleksi maupun penempatan hakim adhoc Tipikor sebelum adanya evaluasi secara menyeluruh terhadap eksistensi Pengadilan Tipikor.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, 40 orang dinyatakan lulus seleksi tertulis calon hakim ad hoc Tipikor Tahun 2013. Jumlah ini terdiri dari sembilan orang untuk mengisi di  pengadilan tingkat banding, sedangkan 31 orang untuk pengadilan tingkat pertama.

Sebelum ditetapkan menjadi hakim ad hoc Tipikor, 40 calon yang sudah lolos seleksi tertulis itu harus mengikuti satu tahapan seleksi lagi, yaitu tahapan penyaringan

dan wawancara.