Sumber :
- Fajar Sodiq/VIVAnews
VIVAnews -
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menantang Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengusut kebijakan-kebijakan pemerintah yang terindikasi
money politics
atau politik uang.
Tantangan ini disampaikan Megawati saat mengisi ceramah di Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Ancol, Jakarta, Sabtu 7 September 2013. Ketua KPK Abraham Samad tampak hadir. Samad diundang untuk menjadi pembicara dalam acara tersebut.
Baca Juga :
Ratusan Alumni Akpol 96 Kumpul Bareng, Ada Apa?
"Setiap mau ada pilkada diselaraskan kapan mulai Bansos. Makanya ketika mereka berikan, bukan bantuan dari pemerintah atau negara, tapi tersembunyi bantuan dari calon, terutama
incumbent
. Selalu pakai cara Bansos, BLT atau BLSM," kata Megawati.
Menurut Presiden ke-5 ini, program BLT atau BLSM adalah pembodohan bagi masyarakat. Kata dia, dengan sengaja penguasa mendidik masyarakat menjadi peminta-minta.
"Masa bangsa disuruh
ngemis
dan
ngantri
buat minta sumbangan terus?" ujarnya.
Istri almarhum mantan Ketua MPR Taufiq Kiemas itu juga meminta para penyelenggara pemilu, khususnya KPU, untuk memperketat terjadinya praktek
money politics
. Dengan struktur yang luas sampai ke daerah-daerah di seluruh Indonesia, KPU harus mampu menciptakan pemilu yang bersih.
"Struktur KPU dari pusat sampai ke daerah, seharusnya ada sebuah kendali yang kuat untuk bisa menentukan sistem yang tegak lurus," tuturnya.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Setiap mau ada pilkada diselaraskan kapan mulai Bansos. Makanya ketika mereka berikan, bukan bantuan dari pemerintah atau negara, tapi tersembunyi bantuan dari calon, terutama
